POLITIKAL.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) resmi meluncurkan inovasi Mobile Training Unit (MTU), sebuah program pelatihan keliling yang dirancang untuk meningkatkan kualitas serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) di wilayah tersebut.
Inisiatif ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses pelatihan bagi pekerja konstruksi yang tersebar di 18 kecamatan di Kutim, termasuk daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau.
MTU merupakan unit mobil yang telah dimodifikasi khusus untuk difungsikan sebagai fasilitas pelatihan bina jasa konstruksi keliling.
Dengan fasilitas ini, DPUPR Kutim dapat memberikan pelatihan langsung di lokasi para pekerja, sehingga mereka tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan sertifikasi dan pengetahuan teknis yang diperlukan di sektor konstruksi.
Plt Kepala DPUPR Kutim, Joni Setia Abdi menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu langkah strategis untuk “menjemput bola” para pekerja.
Menurut Joni, selama ini salah satu kendala utama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi adalah keterbatasan akses pelatihan di wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Mobil ini untuk menjembatani teman-teman yang ada di 18 kecamatan, supaya bisa kita jangkau, kita latih, dan akhirnya tenaga kerja itu tersertifikasi,” ujar Joni Setia Abdi, Rabu (12/11/2025).
Joni menekankan bahwa pelatihan adalah syarat wajib sebelum seorang pekerja konstruksi dapat memperoleh sertifikasi.
Dengan adanya MTU, para pekerja yang sebelumnya kesulitan mengikuti pelatihan di kota atau di lokasi tetap, kini bisa mengikuti program sertifikasi langsung di wilayah mereka masing-masing.
“Kita ingin memastikan semua tenaga kerja konstruksi memiliki keterampilan yang memadai dan juga patuh terhadap regulasi yang berlaku. MTU ini menjadi salah satu model proaktif kami untuk menjangkau mereka,” tambah Joni.
Meskipun saat ini DPUPR Kutim baru memiliki satu unit MTU, pihaknya optimis unit ini dapat dimaksimalkan untuk menjangkau seluruh kecamatan.
Joni juga menegaskan bahwa program ini tidak menggantikan pelatihan konvensional yang tetap akan dilaksanakan di lokasi tertentu, tetapi justru menjadi pendamping yang memperluas jangkauan program pelatihan.
“Model-model konvensional tetap kita laksanakan. MTU ini hanyalah salah satu metode tambahan untuk memastikan semua pekerja bisa mendapatkan pelatihan dan sertifikasi,” jelasnya.
Program MTU tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi konstruksi.
Hal ini dinilai penting untuk menjamin standar keselamatan, kualitas pembangunan, dan profesionalisme tenaga kerja di sektor konstruksi Kutim.
Peluncuran MTU ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pekerja konstruksi yang merasa program ini dapat mempermudah akses mereka terhadap pelatihan dan sertifikasi.
Dengan demikian, DPUPR Kutim berharap program ini dapat meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga kerja konstruksi di daerahnya.
Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, MTU juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
Dengan tenaga kerja yang tersertifikasi, diharapkan proyek-proyek konstruksi di Kutai Timur dapat berjalan lebih efisien, aman, dan sesuai standar teknis yang berlaku.
DPUPR Kutim berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini, termasuk kemungkinan menambah jumlah unit MTU agar jangkauan pelatihan bisa lebih luas lagi.
Ke depan, program ini diharapkan menjadi model yang bisa ditiru oleh daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengembangan tenaga kerja konstruksi.
Dengan adanya MTU, para pekerja konstruksi di Kutai Timur kini memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan keterampilan, mendapatkan sertifikasi resmi, dan mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga sektor konstruksi di daerah ini dapat terus berkembang dengan tenaga kerja yang profesional dan kompeten.(adv)
