POLITIKAL.ID – Kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
ASN Kaltim didorong untuk meningkatkan kualitasnya melalui pendidikan formal lanjutan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menilai bahwa ASN harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar mampu menghadapi kompleksitas tuntutan kerja birokrasi yang berkembang semakin cepat.
Melalui berbagai kebijakan strategis, Pemprov Kaltim mengambil langkah terarah untuk memastikan setiap ASN memiliki ruang belajar dan berkembang tanpa hambatan biaya.
Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim terlihat melalui pelaksanaan Program Gratispol, skema sekolah gratis yang membuka kesempatan pendidikan lebih luas bagi ASN.
Melalui progran tersebut, Rudy meminta seluruh ASN untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas sumber daya manusianya.
“Pemerintah akan memberikan rekomendasi agar para ASN dapat mengikuti pendidikan melalui program sekolah gratis yang dilaksanakan Pemprov Kaltim,” ujarnya.
Rudy Mas’ud meminta, ASN yang telah menyelesaikan pendidikan strata satu didorong untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat magister, sementara lulusan magister diberikan kesempatan untuk menempuh program doktor.
Dengan konsep pembelajaran berkelanjutan ini, pemerintah ingin membangun aparatur yang lebih adaptif, kritis, dan kompeten.
“Penguatan kapasitas ASN merupakan kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik ke depannya,” ucapnya.
Rudy Mas’ud meyakini bahwa investasi pada pendidikan aparatur akan menghasilkan dampak jangka panjang, baik terhadap kualitas pelayanan publik maupun keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menyampaikan, bahwa pelayanan publik saat ini bergerak sangat dinamis.
Perubahan teknologi, pola komunikasi masyarakat, dan kebutuhan layanan yang semakin kompleks menuntut aparatur bekerja lebih cepat, cermat, dan profesional.
Sehingga dengan memperkuat kapasitas akademik dan kemampuan teknis, ASN diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut secara optimal.
“Penguatan SDM bukan hanya kebutuhan, tetapi menjadi fondasi strategis bagi transformasi birokrasi. ASN yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil,” jelasnya.
Untuk itu, melalui pendidikan berjenjang, pemerintah ingin memastikan aparatur mempunyai kemampuan kepemimpinan, manajerial, serta pengetahuan teknis yang memadai.
“Aparatur yang berpendidikan tinggi akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan dan menghadirkan kebijakan yang lebih berkualitas,” pungkasnya. (Adv)
