Terkejut oleh Laporan PBB, Rano Karno Klarifikasi Data: Jakarta Resmi 11 Juta, Aglomerasi 42 Juta

POLITIKAL.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku terkejut setelah laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Jakarta sebagai ibu kota terpadat di dunia dengan populasi mencapai 42 juta jiwa. Data tersebut terbit dalam laporan bertajuk World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results yang dirilis Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB pada 23 November 2025.

Rano menyatakan bahwa angka itu berbeda jauh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menetapkan penduduk resmi Jakarta hanya sekitar 11 juta jiwa. Perbedaan mencolok itu langsung memicu diskusi publik mengenai metodologi perhitungan.

“Tiba-tiba populasi Jakarta sampai 41 juta kan? Wow, kita juga terkejut. Data BPS kita kan Jakarta itu 11 juta,” ujar Rano saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Rano Duga PBB Hitung Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Untuk menjelaskan kejanggalan itu, Rano menduga bahwa PBB menggunakan konsep kawasan metropolitan atau aglomerasi Jabodetabek. Ia menilai penduduk dari Depok, Bekasi, dan Bogor yang setiap hari beraktivitas di Jakarta ikut masuk dalam perhitungan populasi versi PBB.

“Jujur kita juga agak confuse ya. Mungkin Jakarta dihitung menjadi bagian dari kota aglomerasi. Karena dihitung ini kan Depok, Bekasi, kemudian Bogor,” kata Rano.

Menurut dia, pergerakan penduduk harian yang tinggi membuat batas administratif Jakarta tidak lagi menggambarkan realitas demografis di lapangan. Jumlah penduduk di wilayah penyangga yang bekerja, bersekolah, atau bertransaksi ekonomi di Jakarta dapat mencapai puluhan juta orang setiap hari. Hal itu diduga kuat yang membuat angka populasi versi PBB melonjak.

Jakarta Masih Menjadi Magnet Utama Wilayah Metropolitan

Meski terkejut, Rano menilai laporan tersebut menunjukkan fakta penting: Jakarta masih menjadi pusat gravitasi ekonomi dan penduduk di kawasan Jabodetabek. Meskipun status ibu kota ditetapkan berpindah ke Nusantara (IKN), Jakarta tetap menjadi episentrum aktivitas urban terbesar di Indonesia.

“Tapi itu mengindikasikan bahwa Jakarta menjadi ujung tombak dari pembangunan kependudukan di wilayah Jabodetabek ini,” lanjut Rano.

Ia menegaskan, tingginya intensitas kegiatan sosial, ekonomi, dan mobilitas harian memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan nasional.

Jakarta Tempati Peringkat Pertama Kota Terpadat Dunia

PBB merilis bahwa Jakarta menempati peringkat pertama kota terpadat di dunia, mengungguli Dhaka dan Tokyo. Menurut laporan tersebut:

• Jakarta: hampir 42 juta penduduk
• Dhaka, Bangladesh: hampir 40 juta penduduk
• Tokyo, Jepang: sekitar 33 juta penduduk

PBB juga mencatat bahwa 45 persen dari total populasi global, sekitar 8,2 miliar jiwa kini tinggal di kawasan perkotaan. Tren urbanisasi global terus meningkat dan akan membentuk pola pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang.

Penduduk Indonesia 286 Juta, Terbesar ke-4 di Dunia

Worldometer menerjemahkan data PBB menunjukkan bahwa populasi Indonesia saat ini mencapai 286 juta jiwa. Dengan angka tersebut, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia, setelah India, China, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan penduduk yang masif di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong redistribusi pusat pemerintahan dan ekonomi.

Perpindahan Ibu Kota ke Nusantara Menjadi Sorotan

Dalam konteks itu, publik kembali mempertanyakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah telah menetapkan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia, meskipun proses perpindahannya berlangsung bertahap.

Proyek yang menelan biaya 32 miliar dollar AS atau sekitar Rp 534,2 triliun tersebut seharusnya resmi pada 2024. Namun, rencana itu mengalami beberapa revisi. Pemerintah kini menargetkan Nusantara dapat berfungsi sebagai “ibu kota politik” pada 2028.

Rano menilai, perpindahan ibu kota tidak akan menghilangkan posisi Jakarta sebagai pusat bisnis dan metropolitan terbesar di Indonesia. Justru, laporan PBB memperkuat bahwa tantangan pembangunan Jakarta tidak akan selesai hanya dengan memindahkan pusat pemerintahan.

Perlu Kajian dan Sosialisasi Data Demografi Jakarta

Menanggapi perbedaan data antara PBB dan BPS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji lebih dalam metodologi perhitungan PBB. Rano menilai publik perlu memahami konteks aglomerasi sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi kepadatan penduduk Jakarta.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berpedoman pada data resmi BPS dalam menyusun kebijakan kependudukan, perencanaan tata ruang, serta pembangunan transportasi.

Urbanisasi Meningkat, Jakarta Perlu Adaptasi Berkelanjutan

Di tengah dinamika itu, para pakar perkotaan menilai Jakarta harus memperkuat strategi adaptasi jangka panjang. Urbanisasi yang terus meningkat di kawasan Jabodetabek menuntut pemerintah menata transportasi, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan layanan publik.

Penataan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan kota megapolitan tetap menjadi agenda jangka panjang, terlepas dari perpindahan status ibu kota.

(Redaksi)