POLITIKAL.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin meminta Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya.
Permintaan ini disampaikan Usman Husin dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Usman menilai Raja Juli gagal memahami persoalan kehutanan dan tidak mampu mengatasi krisis hutan yang semakin parah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Usman menyoroti kebijakan pelepasan kawasan hutan yang masih berjalan meski sebelumnya disebut akan dihentikan. Ia menyinggung izin pelepasan hutan di Tapanuli Selatan yang tetap keluar
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman.
Minta Raja Juli Mundur sebagai Menhut
Ia lantas menyarankan Raja Juli untuk mundur dari posisi sebagai Menteri Kehutanan. Legislator PKB ini menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan.
“Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” kata Usman.
“Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.
Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi. Menurutnya, Raja Juli bertugas tak sesuai dengan klarifikasi yang diucapkan.
“Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.
“Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,” tambahnya.
Desakan mundur terhadap Raja Juli Antoni menjadi simbol ketidakpuasan DPR terhadap kebijakan kehutanan pemerintah.
Namun lebih dari itu, polemik ini menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi krisis tata kelola hutan. Tanpa langkah tegas dan konsisten, ancaman deforestasi akan terus menghantui, dan masyarakat di daerah rawan bencana akan menanggung akibatnya.
Tanggapan PSI
Ketua Harian PSI Ahmad Ali menanggapi permintaan Sekjen PSI Raja Juli Antoni mundur dari jabatan Menteri Kehutanan pascabanjir-longsor di Sumatera.
PSI santai atas permintaan anggota DPR terhadap kadernya tersebut.
“Lah iya (santai), kan persoalan itu kan hak prerogatif Presiden,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).
Ahmad Ali menganggap wajar anggota DPR yang meminta Raja Juli mundur. Sebab, tugas DPR adalah menyampaikan aspirasi meski, menurutnya, terkadang dengan nada tinggi.
“Itu memang tugas DPR. Tugas DPR salah satunya bicara. Menyampaikan aspirasi, toh. Di dalamnya, kadangkala marah-marah. Nah ya, toh? Itu hal yang biasa. Sebagai dalam bidang pengawasan, ya memang harus dilakukan seperti itu,” ucapnya.
Ahmad Ali menilai seharusnya anggota DPR berkepala dingin terkait hal ini. Sebab, menurut Ahmad Ali, perilaku perusakan hutan yang ada berasal dari kebijakan beberapa tahun sebelumnya.
“Tapi, di sisi lain, juga harus berkepala dingin. Bahwa kementeriannya bertanggung jawab, iya. Tentunya Raja Juli tidak sedang menyalahkan rezim sebelumnya. Tapi Raja Juli sedang mendudukkan ini pada persoalannya. Penebangan hutan yang ugal-ugalan itu kan tidak dilakukan oleh dia,” ungkapnya.
Ahmad Ali menilai tidak bijaksana jika kesalahan penggundulan hutan yang terjadi sejak lama hanya dilimpahkan ke Raja Juli. Namun Ahmad Ali memastikan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Raja Juli.
“Bahwa dia harus belajar dengan peristiwa ini, iya. Tapi kalau kemudian dia harus diminta bertanggung jawab dan dituduh tidak memahami tentang hutan karena terjadinya penggundulan hutan, ya nggak bisa juga anggota DPR bicara seperti itu,” ucapnya.
(*)
