Prabowo Tegaskan Pemerintah Terbuka Terima Bantuan Korban Banjir Sumatera, Asal Mekanisme Jelas dan Transparan

POLITIKAL.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk bersikap terbuka terhadap berbagai bentuk bantuan bagi korban banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

Dalam situasi bencana kemanusiaan, Prabowo menilai bahwa solidaritas dan kepedulian dari berbagai pihak merupakan hal yang wajar dan tidak mungkin ditolak, selama bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme yang jelas serta dilandasi ketulusan.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran terkait di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026). Rapat tersebut membahas penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera dan menyebabkan ribuan warga terdampak.

Prabowo menekankan bahwa sebagai manusia dan sebagai bangsa yang menjunjung nilai kemanusiaan, pemerintah tidak akan menutup pintu bagi siapa pun yang ingin membantu korban bencana.

“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan pejabat-pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, masa kita sebagai manusia menolak bantuan? Asal bantuannya itu jelas,” ujar Prabowo.

Pemerintah Persilakan Semua Pihak Membantu Korban Bencana

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo secara terbuka mempersilakan berbagai elemen masyarakat, baik individu, komunitas, dunia usaha, hingga diaspora Indonesia di luar negeri, untuk turut berkontribusi membantu para korban banjir dan longsor di Sumatera.

Ia menegaskan bahwa bantuan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik logistik, dana, maupun kebutuhan mendesak lainnya, selama disampaikan secara resmi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

“Silakan, monggo, siapa pun yang ingin menyumbang. Buat surat resmi, sampaikan ingin membantu apa. Nanti dilaporkan ke pemerintah pusat dan akan kami salurkan,” tegas Prabowo.

Menurutnya, mekanisme tersebut penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Prabowo mencontohkan peran diaspora Aceh di berbagai negara yang mungkin merasa terpanggil membantu daerah asalnya.

“Kalau ada diaspora Aceh di mana pun yang ingin membantu Aceh, silakan. Nanti pemerintah yang menyalurkan agar tertib dan tepat sasaran,” tambahnya.

Penyaluran Bantuan Harus Transparan dan Akuntabel

Meski membuka ruang seluas-luasnya bagi bantuan, Prabowo kembali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyaluran bantuan bencana. Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan tidak ada kepentingan tersembunyi di balik bantuan yang diberikan.

Menurut Prabowo, pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa tidak semua bantuan datang murni atas dasar kemanusiaan. Dalam beberapa kasus, bantuan justru disertai permintaan imbalan atau kepentingan tertentu di kemudian hari.

“Kita tidak menolak bantuan. Hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas. Karena kita pernah mengalami, dibantu-bantu, akhirnya ujungnya ada juga yang menagih,” ungkap Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam penanganan bencana. Prabowo menilai, transparansi menjadi kunci agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah Siapkan Skema Koordinasi Terpadu

Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah pusat akan menyiapkan skema koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, kementerian terkait, serta lembaga penanggulangan bencana. Skema ini bertujuan agar seluruh bantuan yang masuk dapat terdata dengan baik dan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan laporan kondisi terkini, termasuk jumlah korban terdampak, kebutuhan mendesak, serta wilayah yang memerlukan penanganan prioritas.

“Semua harus terkoordinasi. Pemerintah pusat akan mengatur, pemerintah daerah melaporkan, dan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Solidaritas Nasional Hadapi Bencana Sumatera

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi perhatian serius pemerintah. Ribuan warga terpaksa mengungsi, sementara aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terganggu akibat bencana tersebut.

Prabowo menilai bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat luas. Namun, ia menegaskan bahwa partisipasi tersebut harus berada dalam koridor aturan yang jelas.

“Kita ingin bantuan yang datang benar-benar membantu rakyat, bukan menimbulkan masalah baru. Karena itu, semuanya harus tertib dan transparan,” kata Prabowo.

Ia berharap semangat gotong royong dan solidaritas nasional terus tumbuh dalam menghadapi berbagai bencana alam. Menurutnya, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Penegasan Presiden Prabowo ini sekaligus menjadi pesan bahwa pemerintah membuka diri terhadap kepedulian publik, namun tetap mengedepankan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan mekanisme yang jelas, bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera diharapkan dapat tersalurkan secara optimal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.