POLITIKAL.ID – Pemerintah Jerman mengecam keras aspek bisnis properti yang mendominasi Inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump setelah meninjau dokumen resmi dari Washington. Berlin menilai proposal tersebut bukan sekadar upaya diplomatik, melainkan skema pembangunan komersial yang mengabaikan kedaulatan hukum internasional. Sikap hati-hati Jerman ini berujung pada keputusan mutlak untuk menolak bergabung dengan badan internasional baru bentukan Presiden Amerika Serikat tersebut.
Diplomat Eropa mengungkapkan bahwa piagam organisasi ini memberikan kekuasaan absolut kepada Donald Trump sebagai presiden pendiri. Jerman melihat struktur ini sebagai penyimpangan berbahaya dari sistem multilateral yang telah menjaga stabilitas dunia sejak Perang Dunia Kedua. Dokumen setebal puluhan halaman itu menunjukkan bahwa fokus utama lembaga ini justru tertuju pada pengembangan lahan pesisir daripada penyelesaian konflik secara politis.
Ambisi Komersial dalam Inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump
Poin yang paling mengejutkan bagi Berlin adalah penyikapan Donald Trump terhadap Jalur Gaza yang ia anggap sebagai aset real estat mewah. Dalam berbagai kesempatan, Trump secara terbuka memuji potensi tepi laut Gaza sebagai lokasi yang luar biasa untuk pembangunan properti. Pernyataan ini muncul dalam pidato resminya saat memperkenalkan Inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump kepada perwakilan negara-negara sahabat.
Menantu Trump, Jared Kushner, bahkan telah merancang cetak biru untuk membangun 100.000 unit perumahan di wilayah Rafah. Trump menegaskan bahwa naluri bisnisnya sebagai pengembang properti sangat mendominasi cara pandangnya terhadap resolusi konflik di Timur Tengah. Ia meyakini bahwa mengubah wajah pesisir Gaza menjadi kawasan hunian elit akan secara otomatis menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketegangan bersenjata di wilayah tersebut.
Pemerintah Jerman merasa visi ini sangat tidak manusiawi karena memandang krisis kemanusiaan melalui lensa keuntungan finansial. Majalah Der Spiegel melaporkan bahwa para pejabat di Berlin merasa terhina dengan pendekatan “bisnis lokasi” yang Trump terapkan pada zona konflik yang sensitif. Bagi Jerman, perdamaian sejati memerlukan keadilan hukum, bukan sekadar pembangunan gedung-gedung mewah di atas tanah yang sedang bergejolak.
Ancaman Multilateralisme lewat Inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump
Selain masalah etika bisnis, Jerman menaruh perhatian serius pada mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi baru ini. Dokumen dari Washington menyebutkan bahwa Trump memiliki kontrol penuh atas keanggotaan dan kebijakan dewan tersebut. Hal ini secara langsung meremehkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai satu-satunya lembaga sah yang menangani konflik global secara kolektif.
Berlin meyakini bahwa Inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump hanya akan memperkuat dominasi satu arah Amerika Serikat atas negara-negara lain. Sumber internal pemerintah Jerman menyatakan bahwa proposal ini merusak fondasi kerja sama antarnegara yang setara. Jerman melihat upaya pembentukan dewan ini sebagai langkah mundur yang egois dan sangat berisiko menciptakan perpecahan baru di kalangan Uni Eropa.
Para diplomat Jerman juga mengkritik fakta bahwa piagam dewan tersebut menjangkau 60 negara dengan aturan yang tidak fleksibel. Mereka menganggap Washington mencoba memaksakan tatanan dunia baru yang melayani kepentingan korporasi di balik topeng perdamaian. Penolakan Jerman menjadi sinyal kuat bagi negara-negara lain bahwa kedaulatan internasional tidak bisa ditukar dengan janji-janji pembangunan ekonomi semata.
Jerman Memilih Jalur Diplomasi Tradisional Ketimbang Bisnis
Keputusan Jerman untuk menarik diri dari inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat mereka terhadap hukum internasional yang mapan. Berlin menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan dukungan pada lembaga yang mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia demi kepentingan pasar properti. Kanselir Jerman menyerukan agar komunitas internasional tetap fokus pada solusi dua negara yang diakui secara global, bukan pada skema pembangunan perumahan di wilayah pendudukan.
Jerman tetap membuka pintu komunikasi dengan Amerika Serikat, namun dengan syarat perubahan total pada isi piagam tersebut. Tanpa pengakuan terhadap peran PBB dan penghormatan terhadap martabat rakyat di wilayah konflik, Jerman memastikan posisinya akan tetap berada di luar aliansi bentukan Trump tersebut. Mereka lebih memilih jalur diplomasi yang lambat namun adil, daripada jalur cepat yang menguntungkan para pengembang properti.
Oleh karena itu, kegagalan Inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump untuk merangkul Jerman menandakan hambatan besar bagi agenda luar negeri Washington. Berlin berharap langkah tegas mereka mampu menyadarkan negara mitra lainnya tentang bahaya komersialisasi perdamaian. Dengan penolakan ini, Jerman berupaya menjaga integritas sistem internasional dari upaya-upaya yang hanya memprioritaskan nilai lokasi ketimbang nilai kemanusiaan.
(Redaksi)
