POLITIKAL.ID – Keputusan Rapat Pleno PBNU 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi persatuan jamaah Nahdlatul Ulama di awal tahun ini. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, memimpin langsung pertemuan strategis tersebut di Jakarta pada Kamis (29/1/2026). Seluruh jajaran pimpinan mulai dari Syuriyah, Tanfidziyah, hingga badan otonom mengikuti jalannya rapat yang berlangsung secara hybrid dengan penuh khidmat. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan islah nasional yang bertujuan memperkuat kembali bangunan organisasi setelah mengalami dinamika internal yang cukup panjang.
Keputusan Rapat Pleno PBNU 2026 Terima Permohonan Maaf Gus Yahya
Forum tertinggi ini mengawali persidangan dengan mendengarkan penjelasan langsung dari KH Yahya Cholil Staquf atau akrab dengan sapaan Gus Yahya. Gus Yahya secara ksatria mengakui adanya sejumlah kelalaian administratif selama masa kepemimpinannya. Beliau menjelaskan bahwa ketidakcermatan dalam mengundang narasumber pada agenda AKNNU merupakan murni kesalahan teknis koordinasi. Selain itu, Gus Yahya juga mengakui adanya kelemahan dalam sistem tata kelola keuangan organisasi yang belum mencapai standar akuntabilitas sempurna.
Merespons pengakuan tersebut, Rais Aam PBNU menyatakan bahwa organisasi menerima permohonan maaf Gus Yahya dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Keputusan Rapat Pleno PBNU 2026 kemudian secara resmi membatalkan atau me-nasakh sanksi pemberhentian yang sempat jatuh pada Desember 2025 lalu. Para kiai sepakat bahwa kepentingan menjaga stabilitas organisasi jauh lebih utama daripada memperpanjang polemik individu. Langkah islah ini sekaligus mengakhiri perdebatan di ruang publik yang selama ini menyita perhatian jutaan warga Nahdliyin di seluruh dunia.
Restorasi Struktur dan Legalitas Kepengurusan Nasional
Melalui Keputusan Rapat Pleno PBNU 2026, posisi KH Yahya Cholil Staquf kembali sebagai Ketua Umum PBNU yang sah dan berdaulat. Sejalan dengan hasil tersebut, KH Zulfa Mustofa menyerahkan kembali mandat jabatan Pejabat Ketua Umum kepada forum rapat. Penyerahan mandat ini menandai kembalinya komposisi kepengurusan sesuai mandat Muktamar ke-34 di Lampung serta Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) tahun 2024. PBNU kini memiliki struktur yang solid untuk menjalankan roda organisasi tanpa hambatan legalitas lagi.
Selain urusan kepemimpinan pusat, rapat ini juga menyasar perbaikan administrasi di tingkat wilayah dan cabang. PBNU memerintahkan peninjauan ulang terhadap seluruh Surat Keputusan (SK) di tingkat PWNU dan PCNU yang dianggap cacat prosedur. Sebuah SK organisasi hanya sah jika memiliki tanda tangan lengkap dari empat pilar utama. Keempat pilar tersebut adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal. Langkah tegas ini memastikan bahwa tertib administrasi menjadi fondasi utama gerakan Nahdlatul Ulama ke depan.
PBNU Instruksikan Audit Keuangan Melalui Akuntan Independen
Transparansi menjadi isu krusial dalam pembahasan Keputusan Rapat Pleno PBNU 2026. Rais Aam memberikan instruksi khusus kepada jajaran Tanfidziyah untuk segera melakukan pembenahan sistem keuangan secara total. Pengurus wajib menggandeng akuntan publik independen yang kredibel untuk melakukan audit investigatif maupun audit operasional. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah dana umat mengalir secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi warga di tingkat akar rumput.
Nantinya, PBNU akan memaparkan hasil audit tersebut secara transparan dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Organisasi tidak ingin ada keraguan dari jamaah mengenai pengelolaan aset dan dana perkumpulan. Selain itu, pengurus akan meninjau ulang semua kontrak kerja sama dengan pihak eksternal. PBNU hanya akan melanjutkan kemitraan yang memberikan keuntungan bagi organisasi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Visi besar kemandirian ekonomi menjadi target utama dalam evaluasi kerja sama ini.
Agenda Strategis Menuju Muktamar ke-35 NU di Bulan Juli
Poin penting lainnya dalam Keputusan Rapat Pleno PBNU 2026 adalah penetapan kalender kegiatan besar organisasi. PBNU berencana menggelar Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU pada bulan Syawal 1447 Hijriah atau April 2026. Forum ini akan menjadi ajang koordinasi nasional untuk menyinkronkan program kerja pasca-islah. Para kiai dan cendekiawan NU akan merumuskan solusi atas berbagai tantangan zaman, mulai dari isu perubahan iklim hingga penguatan ekonomi umat di era digital.
Puncak dari seluruh rangkaian konsolidasi ini adalah pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada bulan Muharram 1448 Hijriah atau Juli 2026. Muktamar ini memegang peran vital sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi untuk masa khidmat berikutnya. Rais Aam meminta seluruh warga NU tetap tenang dan menjaga suasana kondusif menjelang hajatan besar tersebut. Beliau menekankan bahwa transformasi organisasi memerlukan kesabaran dan kerja keras dari semua lini kepengurusan.
Memperkuat Ukhuwah dan Transformasi Organisasi
Semangat islah yang muncul dari Keputusan Rapat Pleno PBNU 2026 membawa pesan kuat tentang pentingnya persaudaraan atau ukhuwah. PBNU ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perbedaan pendapat merupakan rahmat yang bisa selesai melalui musyawarah. Kehadiran Gus Yahya kembali di kursi ketua umum diharapkan mampu mengakselerasi program-program strategis yang sempat tertunda. Fokus utama organisasi kini beralih pada pengabdian masyarakat dan penguatan ideologi Aswaja di tengah arus globalisasi.
Seluruh jajaran pengurus pusat hingga ranting kini memiliki kewajiban untuk mengamankan keputusan ini. Tidak boleh ada lagi fraksi-fraksi yang saling menjatuhkan di dalam tubuh organisasi. PBNU berkomitmen untuk terus menjadi pilar penjaga kedamaian di Indonesia. Dengan struktur yang telah pulih, Nahdlatul Ulama siap menyongsong abad kedua dengan penuh optimisme dan integritas yang lebih tinggi. Kesuksesan Rapat Pleno ini membuktikan bahwa mekanisme internal NU sangat tangguh dalam menghadapi krisis kepemimpinan.
(Redaksi)
