POLITIKAL.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar baik bagi prospek finansial tanah air. Ia menyatakan keyakinan penuh bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 mampu melampaui angka 6 persen. Meskipun dokumen resmi APBN mematok target pada level 5,4 persen, Purbaya melihat peluang besar untuk melampaui angka tersebut melalui berbagai kebijakan strategis.
Purbaya menyampaikan pernyataan ini tepat satu hari menjelang rilis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia memandang data BPS besok akan memberikan sinyal kuat mengenai tren positif ekonomi nasional. Kepercayaan diri pemerintah ini muncul seiring dengan membaiknya berbagai indikator makroekonomi sejak akhir tahun lalu.
Strategi Dua Mesin Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026
Purbaya menekankan bahwa kunci utama pencapaian target ini terletak pada harmonisasi dua kekuatan ekonomi. Selama dua dekade terakhir, ia menilai Indonesia hanya mengandalkan satu mesin pertumbuhan secara bergantian. Pada era Presiden SBY, sektor swasta memang mendominasi, namun peran pemerintah dalam pembangunan fisik masih kurang. Sebaliknya, pada era Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur melaju pesat tetapi gairah sektor swasta cenderung lesu.
Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berbeda dengan menggerakkan kedua mesin tersebut secara bersamaan. Pemerintah mempercepat belanja infrastruktur dan program prioritas sembari memperbaiki iklim usaha secara total. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan kemudahan investasi menjadi fondasi utama agar pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 mencapai target ambisius.
Purbaya meyakini bahwa koordinasi yang lebih baik antarlembaga akan menghilangkan sumbatan ekonomi yang selama ini menghambat laju PDB. Dengan menggenjot sektor pemerintah dan swasta secara sinergis, angka 6 persen bukan lagi sekadar impian, melainkan target yang realistis.
Pijakan Strategis Menuju Target Delapan Persen
Purbaya menegaskan bahwa angka 6 persen hanyalah sebuah titik awal. Ia merancang peta jalan pertumbuhan yang terus menanjak setiap tahunnya. Setelah mencapai 6 persen pada tahun ini, pemerintah membidik angka 6,5 persen untuk tahun depan. Pola pertumbuhan ini akan terus berlanjut hingga mendekati angka 7 persen pada periode berikutnya.
“Mendekati tahun 2029, kita bisa menyentuh angka 8 persen,” ujar Purbaya saat berbicara dalam Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Ia menunjukkan sikap percaya diri terhadap efektivitas kebijakan yang tengah berjalan. Keyakinan ini bahkan membuatnya berani menjanjikan hasil nyata sebagai bukti kualitas kepemimpinannya di kementerian keuangan.
Bahkan, Purbaya secara seloroh menyebut akan meminta “hadiah” khusus dari Presiden Prabowo Subianto jika target tersebut terealisasi. Hal ini ia sampaikan sebagai simbol optimisme tinggi terhadap visi besar pemerintahan baru dalam membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Menanti Data BPS Sebagai Indikator Tren Positif
Masyarakat dan pelaku pasar kini menantikan konferensi pers BPS yang terjadwal pada Rabu (4/2/2026). Lembaga tersebut akan merilis data awal terkait indikator ekonomi triwulan I-2026 serta pembaruan bulanan terkini. Laporan tersebut mencakup perkembangan ekspor-impor, tingkat inflasi, hingga neraca perdagangan nasional.
Data ini memiliki peran vital sebagai tolok ukur pertama bagi proyeksi Purbaya. Sebelumnya, Indonesia telah mencatatkan modalitas ekonomi yang kuat dengan surplus neraca perdagangan tahun 2025 yang mencapai 41,05 miliar dolar AS. Selain itu, inflasi Januari 2026 yang terjaga pada level 3,55 persen (yoy) dengan deflasi bulanan 0,15 persen menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap stabil.
Purbaya optimis bahwa rilis data BPS besok akan memperkuat argumentasinya mengenai momentum pembalikan arah ekonomi. Sejak akhir 2025, tanda-tanda pemulihan berkualitas sudah mulai terlihat di berbagai sektor produktif. Pemerintahan saat ini berkomitmen untuk terus menjaga momentum ini agar pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 memberikan dampak kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
(Redaksi)
