POLITIKAL.ID – Ketegangan besar menyelimuti jalanan Sydney saat aparat Polisi Australia membubarkan secara paksa jemaah yang sedang melaksanakan sholat di ruang publik. Insiden ini memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat internasional dan organisasi hak asasi manusia. Peristiwa represif tersebut berlangsung di tengah unjuk rasa besar menentang kunjungan kenegaraan Presiden Israel, Isaac Herzog, pada Senin (9/2/2026).
Kronologi Tindakan Represif Polisi Australia di Sydney
Aksi protes tersebut awalnya berjalan damai dengan kehadiran ribuan demonstran yang memadati pusat kota. Namun, suasana berubah mencekam saat rekaman video memperlihatkan tindakan fisik dari aparat keamanan. Dalam video yang viral tersebut, oknum Polisi Australia tampak mendorong secara kasar sejumlah pria yang sedang bersujud dalam ibadah sholat berjamaah.
Petugas menarik dan memindahkan paksa para jemaah tersebut tanpa memberikan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah mereka. Tindakan ini memancing reaksi spontan dari massa aksi yang menilai kepolisian telah melampaui batas kewajaran. Masyarakat menganggap intervensi terhadap ritual keagamaan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan sipil di Australia.
Dewan Imam Nasional Australia (ANIC) segera memberikan pernyataan resmi yang sangat tajam. Mereka menyatakan bahwa insiden tersebut sangat meresahkan dan tidak memiliki landasan pembenaran apa pun. ANIC menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak dasar untuk beribadah tanpa rasa takut akan kekerasan fisik dari aparat penegak hukum.
Kecaman ANIC dan Tuntutan Tanggung Jawab Pemerintah
Melalui unggahan di media sosial X, ANIC mengekspresikan kemarahan kolektif umat Muslim di Australia. Mereka menilai bahwa Polisi Australia seharusnya berperan sebagai pelindung, bukan justru memperkeruh situasi yang sudah sangat sensitif. Oleh karena itu, ANIC menuntut penjelasan terbuka dari Komisaris Polisi New South Wales (NSW) atas instruksi pengamanan tersebut.
Selain kepada kepolisian, nota keberatan serius juga mengarah kepada menteri terkait dan Perdana Menteri Chris Minns. ANIC menegaskan bahwa Pemerintah NSW harus memikul tanggung jawab moral dan politik atas tindakan aparat di lapangan. Mereka menuntut proses akuntabilitas yang transparan untuk memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi petugas yang bertindak represif.
Di sisi lain, Asisten Komisaris Polisi NSW, Peter McKenna, memberikan pembelaan yang cukup berani terhadap jajarannya. Ia menyatakan kepada media bahwa tindakan petugas di lapangan sepenuhnya bersifat situasional dan dapat dibenarkan. McKenna berkilah bahwa polisi perlu mengambil tindakan tegas untuk menjaga alur pergerakan massa yang mencapai hampir 6.000 orang tersebut.
Kontroversi Kunjungan Isaac Herzog dan Isu Genosida
Kunjungan Isaac Herzog sendiri memang sudah memicu polarisasi tajam sejak awal pengumumannya. Pemerintah Australia mengerahkan pengamanan super ketat yang melibatkan unit elit dan penembak jitu di berbagai lokasi strategis. Meskipun tujuan resmi kunjungan adalah untuk menemui komunitas Yahudi pascatragedi Bondi, banyak pihak melihat kehadiran Herzog sebagai luka bagi nilai kemanusiaan.
Sorotan publik global tertuju pada status hukum Herzog dan keterkaitannya dengan kebijakan militer Israel di Jalur Gaza. Komisi penyelidikan khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) sebelumnya telah mengeluarkan laporan yang sangat memberatkan. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Israel terbukti melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
PBB secara spesifik menunjuk pernyataan-pernyataan Herzog setelah serangan 7 Oktober 2023 sebagai bukti kuat adanya niat genosida (genocidal intent). Hal inilah yang mendasari ribuan warga Sydney turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka. Mereka menganggap penerimaan resmi terhadap pemimpin yang terkait dengan tuduhan genosida sebagai tindakan yang tidak etis secara global.
Dampak Agresi Militer Israel terhadap Kemanusiaan
Data terbaru dari Kementerian Kesehatan di Gaza menunjukkan angka yang sangat mengerikan terkait dampak agresi militer tersebut. Hingga awal tahun 2026, serangan udara dan darat Israel telah merenggut nyawa lebih dari 72.000 jiwa warga sipil. Sebagian besar korban merupakan anak-anak dan perempuan yang terjebak dalam zona konflik tanpa perlindungan memadai.
Selain korban jiwa, lebih dari 171.000 warga Palestina mengalami luka-luka permanen akibat serangan senjata berat. Kehancuran infrastruktur di Gaza mencapai tingkat yang nyaris total, dengan estimasi 90 persen bangunan hancur atau tidak layak huni. Kondisi ini menciptakan krisis pengungsi yang sangat masif dan ketergantungan bantuan kemanusiaan yang sangat tinggi.
Meskipun diplomasi internasional terus mengupayakan gencatan senjata permanen, kenyataan di lapangan berkata lain. Militer Israel dilaporkan terus melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan-kesepakatan sementara yang telah ada. Selama periode jeda tersebut, tercatat 576 warga Palestina gugur akibat serangan sporadis yang terus berlanjut di berbagai titik.
Masa Depan Hubungan Diplomatik dan Kebebasan Berpendapat
Kejadian yang melibatkan Polisi Australia ini kini menjadi catatan hitam bagi catatan demokrasi di Negeri Kanguru tersebut. Para pengamat politik menilai bahwa cara pemerintah menangani kritik terhadap Israel akan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara-negara Muslim. Publik menuntut agar Australia tetap konsisten menjaga nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik sesaat.
Hingga saat ini, tuntutan agar kepolisian melakukan permohonan maaf terbuka masih terus bergulir. Masyarakat sipil juga merencanakan aksi lanjutan yang lebih besar untuk menuntut keadilan bagi para demonstran yang ditahan. Sebanyak 27 orang masih berada dalam proses pemeriksaan kepolisian pasca-kericuhan di Sydney tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa kebebasan berpendapat dan beragama adalah pilar utama yang tidak boleh tumbang oleh tekanan keamanan. Dunia kini menunggu apakah Perdana Menteri Chris Minns akan mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya atau membiarkan isu ini menguap begitu saja.
(Redaksi)
