POLITIKAL.ID – Kasus pencurian fasilitas umum di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Dewan meminta pemerintah kota segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengawasan aset publik, terutama terhadap kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) dan infrastruktur vital lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan aksi pencurian fasilitas umum terus berulang dan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.
Menurutnya, hilangnya kabel PJU membuat sejumlah ruas jalan menjadi gelap sehingga mengurangi rasa aman warga saat beraktivitas pada malam hari.
“Persoalan ini sudah cukup sering terjadi dan efeknya langsung dirasakan masyarakat. Ketika penerangan jalan hilang, aktivitas warga tentu terganggu dan kondisi itu bisa membahayakan pengguna jalan,” ujarnya di Samarinda, Selasa.
Ia menyebut pencurian tidak hanya menyasar kabel lampu jalan, tetapi juga penutup drainase hingga komponen konstruksi jembatan. Karena itu, DPRD menilai pemerintah perlu memperkuat sistem pengamanan infrastruktur kota.
Jalan Minim Penerangan Dinilai Rawan Kecelakaan
Berdasarkan kondisi di lapangan, sejumlah titik di Samarinda mengalami minim penerangan akibat hilangnya kabel PJU. Situasi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas.
Deni menegaskan pemerintah kota tidak bisa hanya menunggu laporan kerusakan, tetapi harus aktif melakukan pengawasan secara berkala.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah kejadian. Pemerintah harus lebih aktif memantau kondisi fasilitas umum agar kerusakan atau kehilangan bisa segera diketahui,” katanya.
DPRD Dorong Pengawasan Rutin Infrastruktur Publik
Komisi III DPRD Samarinda juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait meningkatkan koordinasi dalam menjaga aset publik.
DPRD mendorong Dinas Perhubungan untuk memperkuat pemantauan PJU di lapangan, sementara Dinas PUPR diminta meningkatkan pengamanan pada proyek dan fasilitas konstruksi. Satpol PP juga diharapkan ikut memperketat pengawasan di area rawan pencurian.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah menjadwalkan inspeksi rutin terhadap seluruh fasilitas publik minimal satu kali setiap bulan.
DPRD Ingatkan Dampak Terhadap Anggaran Daerah
Deni menilai lemahnya pengawasan aset publik dapat membuat anggaran daerah terus terserap untuk biaya perbaikan dan penggantian fasilitas yang hilang.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak efektif bagi pembangunan jangka panjang karena pemerintah harus berulang kali mengalokasikan anggaran untuk kerusakan yang sama.
“Kalau kejadian seperti ini terus berulang, anggaran daerah akan habis untuk perbaikan yang sifatnya berulang. Padahal dana itu bisa digunakan untuk pembangunan sektor lain yang lebih prioritas,” ungkapnya.
DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawasi pengelolaan infrastruktur publik dan mengajak masyarakat ikut melaporkan aktivitas mencurigakan demi menjaga keamanan fasilitas umum di Kota Tepian.
(Adv)
