POLITIKAL.ID - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan bahwa ada potensi penggunaan aliran dana dari industri kelapa sawit untuk mendanai wacana penundaan Pemilu 2024. "Apa betul biji sawit ini bisa mempengaruhi atau bisa menunda pemilu? Kalau saya bilang bisa," ujar dia, dikutip dari CNNindonesia.com, Rabu (4/5). Saut mengatakan pontensi tersbut muncul setelah melihat kondisi politik Indonesia masih rentan dalam penggunaan money politic atau politik uang. Hal ini dikuatkan lagi dengan karut marut tata kelola industri kelapa sawit diduga tak serius ditangani pemerintah. Diketahui kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia. Pada 2017, industri kelapa sawit menyumbang devisa Rp239 triliun. "Biji sawit ini bisa berperan dengan besarnya dana yang kita lihat di situ berputar-putar di sekitar sawit ini. Saya mengatakan karena money politic kita sangat masih menjadi perdebatan, saya mengatakan punya potensi besar kalau kita tidak jaga," papar Saut. Saut pun meminta kepada masyarakat tetap membuka mata terhadap isu-isu yang mengancam Demokrasi. "Kita harus keep our eyes open, terus mencari informasi dan kemudian mengkontribusikannya supaya kita menjaga demokrasi kita secara periodik sesuai dengan perkembangan atau perjalanan waktunya. Jadi jangan di-engineering, direkayasa," ujar Saut. Untuk diketahui, isu ini sebelumnya juga pernah dilontarkan oleh Anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Mansinton mengklaim memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana (fundrising) untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). "Sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4) lalu. (*)