POLITIKAL.ID - Gerakan Mahasiswa Peduli Kalimantan Timur (GM-PEKAT) melancarkan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur, untuk meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bisa melakukan evaluasi kerja dari setiap OPD, maupun Sekretaris Daerah. 

Sebagain informasi, Dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD ditingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan kian menumpuk.

Pasalnya dari 2021 lalu, hingga akhir 2023 kemarin, sejumlah OPD di lingkup Pemprov Kaltim masih minim serapan anggaran untuk memaksimalkan program pembangunan di Bumi Mulawarman.

“Kami minta kepada Pj Gubernur Kaltim agar mengevaluasi dan mencopot Sekda Kaltim, karena dinilai tidak berkontribusi pada penyerapan anggaran secara maksimal dan malah menghasilkan silpa,” ucap Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Syafruddin, Kamis (11/7/2024).

Lanjut dijelaskannya, dengan adanya penumpukan dana Silpa 2021-2023 saat ini kian menunjukan kinerja Pemprov Kaltim yang dinilai tidak mampu melaksanakan secara sempurna program kerja yang telah disusun baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berdasarkan hasil kajian dan investigasi, masa GM-PEKAT menilai bahwa pada akhir tahun anggaran terdapat Silpa yang kian menumpuk, bahkan Pemerintah provinsi diduga cenderung tebang pilih program yang akan dijalankan atau direalisasikan.

Hal itu bahkan mengabaikan sisi kemanusiaan dan kebermanfaatan serta keberlanjutan program yang ada pada pemerintah maupun program usulan dari pihak luar eksekutif.

Selain itu, pihaknya menyoroti atas kinerja yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim dinilai tidak memiliki tujuan yang jelas untuk pembangunan daerah.