POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Persoalan banjir di Kota Samarinda saat ini menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun lembaga DPRD Kota Samarinda terus berusaha menyelesaikan persoalan klasik tersebut. Komisi III DPRD Samarinda selaku komisi yang membidangi infrastruktur pembangunan merasa persoalan banjir di Kota Tepian minim perhatian dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Muhammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, Pemkot Samarinda dan DPRD Samarinda hingga kini telah banyak menggelontorkan APBD kota untuk mengatasi masalah banjir. Bahkan jumlahnya hingga triliunan rupiah. Namun hasilnya hingga kini masih belum terlihat secara signifikan lantaran penyebab banjir saat ini tidak hanya dari tingginya curah hujan tapi juga akibat banyaknya pembukaan lahan, seperti yang terjadi di kawasan Samarinda Utara. "Kami harapkan pemerintah provinsi bisa bersinergi bersama-sama membicarakan ini. Termasuk mengenai banjir kiriman dari wilayah Kutai Kartanegara," kata Novan saat ditemui di kantornya, Kamis (24/3/2022). Hasil pertemuan ini nantinya, kata Novan, dapat dibawa ke pemerintah pusat sebagai bahan permohonan bantuan keuangan penanganan banjir di daerah. Bantuan pusat nantinya dapat menyasar kepada program dengan skala besar, seperti pengerukan sedimentasi waduk Benanga. "Sudah disampaikan BWS selaku badan vertikal PUPR itu mengatakan kalau tahun 2027 tidak ada normalisasi lagi itu sudah habis. Tidak ada lagi fungsinya Benanga," ungkapnya. Politisi Golkar itu meminta Pemprov Kaltim dalam hal ini Gubernur Kaltim, Isran Noor jangan menutup menata atas persoalan yang dihadapi kabupaten/kota, khususnya Kota Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi. "Ini yang kita minta, perhatiannya dari pemerintah provinsi. Kita bukan tidak bisa melaksanakan, tapi kita ini tidak punya dana untuk melaksanakan normalisasi," ungkapnya. (*/Adv)