POLITIKAL.ID – Aktivis lingkungan, Virdian Aurellio, kembali mengeluarkan kritik terbaru yang makin tajam setelah respons pemerintah dinilai tidak memadai terhadap pernyataannya beberapa hari lalu. Dalam perkembangan terbaru, pernyataan sejumlah pejabat justru mempertebal kekecewaan publik terhadap sikap negara dalam menghadapi krisis lingkungan.

Virdian menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menjawab keresahan masyarakat dengan langkah konkret, bukan menambah polemik melalui pernyataan yang dianggap tidak relevan. Ia menilai dinamika beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa isu lingkungan belum menjadi prioritas serius negara.

Respons Pemerintah Dinilai Mengabaikan Inti Masalah

Beberapa kementerian merespons kritik publik dengan menonjolkan program-program lama, seperti rehabilitasi lahan dan kampanye penanaman pohon. Namun, menurut Virdian, respons tersebut tidak menjawab substansi persoalan yang menyangkut korupsi lingkungan, deforestasi, dan minimnya penegakan hukum.

Menurutnya, pemerintah justru mengulang argumentasi lama tanpa memperbarui strategi. Kondisi itu memperlihatkan bahwa negara tidak membaca keresahan generasi muda secara utuh. Pernyataan pejabat yang menyebut program penanaman pohon sebagai bukti komitmen lingkungan dianggap tidak cukup menyelesaikan persoalan struktural.

Selain itu, Virdian menyebut pemerintah melewatkan kesempatan untuk mengumumkan audit deforestasi nasional. Padahal, audit tersebut menjadi tuntutan utama banyak organisasi lingkungan sejak bertahun-tahun lalu.

Kekecewaan Meningkat Setelah Pemerintah Masih Dorong Skema Donasi

Beberapa platform pemerintah kembali menampilkan ajakan donasi publik untuk program sosial, termasuk program pemulihan lingkungan berskala kecil. Kondisi ini memicu gelombang kritik baru dari publik.

Menurut Virdian, kebijakan tersebut justru menambah kebingungan. Negara memiliki kapasitas anggaran besar dari pajak rakyat, sehingga ajakan donasi dianggap tidak perlu. Publik mempertanyakan alasan pemerintah mendorong donasi baru, padahal kerugian ratusan triliun dari korupsi lingkungan belum berhasil dipulihkan.

Kritik ini menguat setelah sejumlah ekonom lingkungan menyatakan hal serupa. Mereka menilai donasi publik tidak dapat menggantikan tanggung jawab fiskal negara yang seharusnya memulihkan kerusakan ekologis secara sistematis.

Gelombang Solidaritas Warga Semakin Menguat

Dalam 48 jam terakhir, gerakan warga jaga warga kembali menunjukkan kekuatan besar di media sosial. Sejumlah komunitas menggalang dana secara mandiri untuk mendukung warga terdampak banjir dan kebakaran hutan di beberapa daerah.

Menurut pemantauan organisasi masyarakat sipil, gelombang solidaritas ini tumbuh pesat karena publik merasa tidak mendapat respons cepat dari pemerintah. Virdian menyebut fenomena ini sebagai bukti bahwa warga lebih mempercayai sesama, bukan negara.

Donasi publik untuk korban kebakaran hutan di Kalimantan misalnya, mencapai miliaran rupiah hanya dalam dua hari. Angka tersebut melampaui beberapa program bantuan resmi yang berjalan lebih lambat.

Desakan Baru: Audit Deforestasi Nasional Harus Diumumkan Tahun Ini

Virdian menambah tuntutan baru dengan meminta pemerintah segera menetapkan jadwal audit deforestasi nasional paling lambat akhir tahun ini. Ia menegaskan bahwa audit tersebut diperlukan untuk mengungkap keterlibatan korporasi dan jaringan aparat dalam pembalakan hutan.

Desakan ini muncul setelah sejumlah laporan investigatif terbaru membongkar adanya pembukaan lahan baru di beberapa provinsi, meski pejabat terus mengklaim bahwa tingkat deforestasi menurun. Menurut Virdian, situasi di lapangan berbanding terbalik dengan narasi pemerintah.

Kelompok lingkungan menilai audit deforestasi menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa audit, kebijakan pemulihan lingkungan dianggap tidak memiliki dasar data yang kuat.

Kritik Menguat atas Dugaan Konflik Kepentingan

Pernyataan Presiden terkait kepemilikan lahan kembali menjadi perbincangan publik setelah beberapa analis hukum memperbarui data yang menegaskan potensi konflik kepentingan dalam penyusunan kebijakan kehutanan.

Menurut Virdian, hal tersebut semakin mempersulit usaha membangun kepercayaan generasi muda. Ia menegaskan bahwa negara harus memastikan kebijakan lingkungan bebas dari pengaruh bisnis pejabat, terutama dalam sektor yang berhubungan dengan lahan dan hutan.

Diskusi tentang konflik kepentingan ini kembali mencuat di media sosial, memicu tekanan publik agar pemerintah membuka data kepemilikan lahan yang selama ini tidak transparan.

Tudingan Keterlibatan Aparat Mendapat Sorotan Nasional

Setelah Virdian menyampaikan dugaan keterlibatan sejumlah aparat dalam praktik pembalakan ilegal, beberapa lembaga pemantau kehutanan merilis laporan pendukung. Laporan tersebut menunjukkan pola pengamanan terhadap aktivitas ilegal di beberapa kawasan hutan produksi.

Publik menanggapi laporan tersebut dengan keprihatinan mendalam. Isu ini kemudian menjadi salah satu topik utama dalam diskusi publik, terutama di kalangan aktivis muda dan peneliti lingkungan.

Virdian mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk menyelidiki dugaan tersebut. Tanpa langkah tegas, menurutnya, penegakan hukum lingkungan hanya akan menjadi slogan politik tanpa hasil konkret.

Daerah Terdampak Desak Presiden Turun Langsung ke Lapangan

Pemerintah daerah di beberapa wilayah yang terdampak deforestasi meminta presiden datang langsung mengunjungi titik-titik kerusakan. Mereka berharap kunjungan tersebut tidak sebatas seremoni, tetapi menjadi awal dari kebijakan pemulihan sistematis.

Kelompok masyarakat adat juga ikut menyuarakan tuntutan serupa. Mereka menilai kerusakan hutan sudah mencapai tingkat yang mengancam keberlangsungan kehidupan lokal. Beberapa kampung mengalami banjir bandang berulang akibat hilangnya tutupan hutan.

Menurut Virdian, masyarakat daerah pantas menerima permintaan maaf sekaligus rencana pemulihan menyeluruh, bukan sekadar janji penanaman pohon.

Solidaritas Publik Jadi Penopang Utama Gerakan Lingkungan

Dalam pernyataan terbarunya, Virdian menegaskan bahwa solidaritas antarwarga kini menjadi penopang utama gerakan lingkungan di Indonesia. Menurutnya, gerakan masyarakat telah membuktikan efektivitasnya dalam waktu singkat, sementara mekanisme negara berjalan lambat.

Ia menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Negara perlu memperbaiki cara bekerja, memperkuat penegakan hukum, dan menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama.

Generasi Muda Menuntut Aksi, Bukan Janji

Virdian mengingatkan pemerintah bahwa generasi muda tidak akan berhenti menuntut perubahan. Mereka membutuhkan kebijakan berbasis data, penegakan hukum yang tegas, dan komitmen nyata terhadap masa depan bumi.

Menurutnya, negara harus meninggalkan pola lama yang mengutamakan keuntungan jangka pendek. Masa depan Indonesia bergantung pada keseriusan pemerintah dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.

“Generasi muda hanya menginginkan langkah nyata, Bukan janji yang terus berulang tanpa hasil.”tegas Virdian.

(Redaksi)