Langkah ambisius Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan kota bebas tambang pada 2026 mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur,...
POLITIKAL.ID - Langkah ambisius Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan kota bebas tambang pada 2026 mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis.
Ia menilai rencana tersebut sebagai langkah progresif dalam membangun kota yang aman, hijau, dan berkelanjutan.
Namun demikian, Ananda menegaskan bahwa program ini tidak bisa dijalankan hanya oleh pemerintah daerah. Harus ada dukungan kuat dari masyarakat serta sinergi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum.
“Tambang ini masalah kompleks. Tidak hanya soal lingkungan, tapi juga soal keadilan sosial. Aktivitas tambang selama ini lebih banyak menyengsarakan rakyat daripada memberikan manfaat,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ananda juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya, tanpa pengawasan dari warga, aktivitas tambang akan terus beroperasi secara diam-diam.
“Kita harus saling bantu. Kalau tahu ada tambang yang merusak lingkungan, laporkan. Jangan diam. Ini demi masa depan kota kita dan generasi yang akan datang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut dampak tambang sangat nyata, mulai dari banjir, krisis air bersih, hingga rusaknya ekosistem. Ia juga mendorong agar reklamasi bekas tambang diawasi dengan ketat.
“Saya mendukung penuh program ini. Tapi reklamasi juga harus jadi perhatian utama. Jangan sampai lubang tambang dibiarkan menjadi bom waktu,” pungkasnya.
(Adv)
