POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) melalui pembaruan data fiskal dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Samarinda menjaga stabilitas keuangan daerah setelah pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 42 persen.
Andi Harun menghadiri forum tersebut bersama Sekretaris Daerah Kota Samarinda Hero Mardanus serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda juga mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Samarinda.
Pemkot Samarinda Lakukan Rekonsiliasi Data TKD
Pertemuan tersebut berlangsung dalam forum bertajuk “Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data TKD untuk Optimalisasi Dana TKD”. Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga hadir sebagai narasumber untuk membahas mekanisme perhitungan dana transfer daerah.
Di antaranya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Dirjen Dukcapil Herra, Dirjen Pertimbangan Keuangan Daerah Aditya Nurysalam, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam kesempatan itu, Andi Harun menegaskan pentingnya pembaruan data sebagai dasar perhitungan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Saya sengaja meminta pimpinan OPD terkait mengikuti secara daring hari ini karena kita ingin melakukan koreksi terhadap perhitungan DAU. Dasarnya harus data yang valid,” ujar Andi Harun.
Ia menyebutkan sejumlah data pendukung yang digunakan dalam perhitungan fiskal perlu diperbarui agar mencerminkan kondisi terbaru Kota Samarinda.
“Dari pemaparan para narasumber, ternyata memang ada data yang perlu kita perbarui,” katanya.
Dampak Pembangunan IKN Jadi Pertimbangan
Dalam forum tersebut, Andi Harun juga menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan besaran DAU untuk Samarinda.
Ia menjelaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberi dampak langsung terhadap dinamika ekonomi di wilayah sekitar, termasuk Samarinda.
Lonjakan pembangunan meningkatkan kebutuhan material konstruksi serta memicu kenaikan harga di berbagai sektor.
Selain itu, Samarinda juga menampung jumlah penduduk non permanen yang cukup besar karena banyak pekerja dan pelaku usaha datang beraktivitas di kota ini.
Namun sebagian dari mereka belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perhitungan fiskal nasional yang menjadi dasar alokasi dana transfer daerah.
Usulkan Peninjauan Kota Pembanding
Andi Harun juga mengusulkan agar pemerintah pusat meninjau kembali kota pembanding yang berguna dalam formula perhitungan Dana Alokasi Umum.
Menurutnya, kondisi dan karakteristik Samarinda memiliki dinamika yang berbeda dengan sejumlah kota lain yang selama ini berguna sebagai acuan.
Dengan pendekatan yang lebih proporsional, harapannya pemerintah pusat dapat menghasilkan formula perhitungan yang lebih adil bagi daerah.
Melalui pembaruan data dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, Andi Harun berharap Samarinda dapat memperoleh alokasi DAU yang lebih optimal.
Tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan kota serta memastikan berbagai program pelayanan publik tetap berjalan bagi masyarakat.
(Redaksi)
