POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Andi Harun dan Rusmadi Wongso berpendapat setiap RT pertahun perlu mendapat alokasi dana Rp 100 sampai dengan 300 juta.

Dihadiri kurang lebih 140 orang ketua Rukun Tetangga (RT) dari 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda.

Turut hadir Partai politik (Parpol) pendukung antara lain, PKS, PPP, PKB, Nasdem, Gerindra dan Hanura serta non perlamen. Dan juga elemen organisasi masyarakat, LSM, pemuka agama dan Mahasiswa.

Program yang disampaikan ini dibangun atas dasar 4 asas yaitu prinsip transparan, partisipatif, akuntable, dan prinsip berkelanjutan.

"Tidak boleh ketua RT mengusulkan program tanpa melibatkan warga. Selama RT mematuhi aturan dan landasan hukum maka ancaman pidana hukum tidak akan mungkin bisa terjadi," ucap Andi Harun, di Cafe Bagio's Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Jumat (10/7/2020).