POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subdisi yang baru saja dirilis pemerintah pusat menyulut aksi unjukrasa masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kota Samarinda, Joni Sinatra Ginting menanggapi unjukrasa sebagai bunga – bunga Demokrasi. Ia menyatakan, dirinya mendukung aksi protes masyarakat tersebut. Menurut Joni, kebijakan menaikkan BBM subsidi ditengah lesunya ekonomi pasca pandemi covid – 19 sangat menekan masyarakat terlebih kalangan bawah. Dan ia menyatakan kebijakan tersebut sangat tidak tepat. Diketahui, harga BBM naik yakni Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Ada pula harga produk Pertamax nonsubsidi melonjak dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Kepada awak media Joni menjelaskan, minyak dunia yang tidak mengalami kenaikan harga signifikan membuat langkah pemerintah terkesan aneh. Ia pun membandingkan langkah Presiden Jokowi dengan mantan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. “Pada saat zaman presiden SBY, kenaikkan 500 rupiah saja teriaknya luar biasa. Ini 2 ribu lebih. Ini kami mengecam pemerintah pusat khususnya presiden, kami sangat menentang kenaikkan ini karena tidak tepat waktunya,” kata Joni saat dikonfirmasi hari Rabu (7/9/2022) kemarin. Politisi Partai Demokrat menyebut, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat sebagai pengalihan subsidi BBM. Ia menilai langkah tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat. BLT yang disalurkan tidak akan mencukupi kebutuhan konsumsi BBM masyarakat dalam satu bulan. Sehingga yang paling terdampak dalam hal ini masyarakat kecil, lataran akan menambah pengeluaran. “Jadi itu hanya sebatas meredam masyarakat,” ungkapnya. Dengan tegas Joni menambahkan, BLT dalam bentuk apapun bukan solusi meringankan masyarakat miskin. Praktik dugaan korupsi dan salah sasaran kerap muncul dari program kompensasi tersebut. “Kebijakan yang dilaksanakan kali ini menurut saya tidak populer, sangat tidak memihak pada masyarakat,” tandasnya (Advetorial)