POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Anggota komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah ikut memantau ketersedian kebutuhan bahan pokok bersama Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Senin (21/3/2022) kemarin. Laila sapaannya itu berkeliling ke pasar tradisional hingga pusat grosir dan beberapa gudang distributor. Walhasil ditemukan stok pangan dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan warga hingga bulan Ramadan. Terkait kenaikan harga bahan pokok yang terjadi menjelang bulan puasa, disebutnya masih dalam kisaran yang normal. Menurutnya yang terpenting ketersediaan barang ada dan dapat mencukupi keperluan rumah tangga sesuai kebutuhan. Karena itu ia menggarisbawahi asal masyarakat tidak terlalu panik dalam memenuhi kebutuhannya, maka tidak akan ada kelangkaan bahan pokok seperti yang dikhawatirkan. "Masyarakat tidak perlu panik selama kita menggunakan sesuai kebutuhan, bahan pokok ini akan aman sampai bulan Ramadan," ucap Laila Selasa (22/3/2022). Anggota Dewan Dapil Samarinda Seberang tersebut juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan ketersediaan bahan pokok bagi pedagang pasar tradisional. Karena komoditi khususnya minyak goreng yang sempat ditemukan kosong di pasar tradisional, membuat warga yang datang ke pasar kebingungan mencari salah satu kebutuhan pokok tersebut sehingga harus mengantre di pasar modern. "Saya sempat bertanya juga kenapa (minyak goreng) ini langka, sedangkan kita punya stok, apakah mungkin kalau kita salurkan minyak curah ini ke pasar, namun memang yang menghalangi kita adalah peraturan pemerintah pusat yang selalu berubah-ubah," terangnya. Diketahui dalam pendistribusian minyak curah memang ada ketentuan sendiri dari Kementerian Perdagangan terkait kemasan dan juga standar penyaluran minyak goreng yang akan digunakan masyarakat. Namun dalam kondisi kebutuhan masyarakat yang mendesak ini, Laila mengemukakan pihaknya akan mencoba membahas dengan dinas perdagangan, terkait kemungkinan distribusi 222.000 liter minyak goreng curah kepada pedagang pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional. "Karena akhirnya aturan dari pemerintah pusat itu yang membelenggu kita untuk mendistribusikan minyak goreng yang telah kita stok, untungnya antara perumdam, pemkot, dan DPRD selalu berkomunikasi karena konstituen kita sudah menjerit kepada kita," tandasnya. (*/Adv)