Menyoroti penertiban PKL Polder Air Hitam, Afif menuturkan kawasan tersebut dapat dimaksimalkan sebagai fungsi wisata, dan mengakomodir para pedagang. "Selain itu, sebagai percontohan juga di sana (Polder Air Hitam) bisa juga untuk menampung para PKL Tepian Mahakam. Jadi terpusat dan semua fungsi berjalan dengan baik," imbuhnya. Jika rencana tersebut dapat terealisasi, politisi Gerindra menyakini aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut dapat mendongkrak PAD Samarinda baik dari sektor pajak pariwisata, maupun dari peluang kerjasama pihak ketiga. "Kalau perputaran ekonomi di kawasan itu berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik, sudah pasti punya manfaat bagi pendapatan daerah," tambahnya. Sebab itu, Afif mengimbau para pedagang untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari adanya kerugian materil akibat terjaring penertiban. "Masyarakat juga harus patuh. Kita harus sama-sama memutus kebiasaan buruk menempati lahan tanpa izin," pungkasnya. (Adv/*)
Anggota Komisi II Samarinda Optimis Penataan PKL dan Pemasukan Kas Bisa Dimulai dari Polder Air Hitam
Rabu, 13 Oktober 2021 3:6
IST
POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemkot Samarinda sedang berupaya menata Kota Samarinda lebih rapi. Satu dari beberapa program dibawah kepemimpinan Wali Kota Samarinda dan Wawali, Andi Harun - Rusmadi adalah menata Pedagang Kaki Lima (PKL). Penertiban PKL dari waktu ke waktu kerap dilakukan, namun tetap saja, sektor ekonomi informal itu bermuculan bagaimana jamur di musim hujan. Untuk itu, DPRD Samarinda turut serta mendukung penataan PKL dengan tetap memberikan pandangan kritis serta sanggup memberikan solusi sebagai jalan keluar pedangang yang ingin tetap mengais rezeki, dan tetap patuh terhadap aturan pemkot. Salah satunya yakni, penertiban para PKL di kawasan Polder Air Hitam, Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu belum lama ini. Menanggapi hal ini, para legislatif pun angkat bicara. Kali ini, Andi Muhammad Afif Rayhan, anggota Komisi II DPRD Samarinda berharap adanya sinergi dalam regulasi penertiban dan dapat mengayomi masyarakat kecil. "PKL dan pemerintah bersama DPRD sejatinya harus sama-sama memahami aturan yang ada. Jangan sampai demi kepentingan masing-masing pihak banyak dampak buruk terjadi. Misalnya kemacetan dan carut-marutnya tata kota kita," kata Muhammad Andi Afif Rayhan Harun, Rabu (13/10/2021). Menyoroti penertiban PKL Polder Air Hitam, Afif menuturkan kawasan tersebut dapat dimaksimalkan sebagai fungsi wisata, dan mengakomodir para pedagang. "Selain itu, sebagai percontohan juga di sana (Polder Air Hitam) bisa juga untuk menampung para PKL Tepian Mahakam. Jadi terpusat dan semua fungsi berjalan dengan baik," imbuhnya. Jika rencana tersebut dapat terealisasi, politisi Gerindra menyakini aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut dapat mendongkrak PAD Samarinda baik dari sektor pajak pariwisata, maupun dari peluang kerjasama pihak ketiga. "Kalau perputaran ekonomi di kawasan itu berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik, sudah pasti punya manfaat bagi pendapatan daerah," tambahnya. Sebab itu, Afif mengimbau para pedagang untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari adanya kerugian materil akibat terjaring penertiban. "Masyarakat juga harus patuh. Kita harus sama-sama memutus kebiasaan buruk menempati lahan tanpa izin," pungkasnya. (Adv/*)
Menyoroti penertiban PKL Polder Air Hitam, Afif menuturkan kawasan tersebut dapat dimaksimalkan sebagai fungsi wisata, dan mengakomodir para pedagang. "Selain itu, sebagai percontohan juga di sana (Polder Air Hitam) bisa juga untuk menampung para PKL Tepian Mahakam. Jadi terpusat dan semua fungsi berjalan dengan baik," imbuhnya. Jika rencana tersebut dapat terealisasi, politisi Gerindra menyakini aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut dapat mendongkrak PAD Samarinda baik dari sektor pajak pariwisata, maupun dari peluang kerjasama pihak ketiga. "Kalau perputaran ekonomi di kawasan itu berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik, sudah pasti punya manfaat bagi pendapatan daerah," tambahnya. Sebab itu, Afif mengimbau para pedagang untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari adanya kerugian materil akibat terjaring penertiban. "Masyarakat juga harus patuh. Kita harus sama-sama memutus kebiasaan buruk menempati lahan tanpa izin," pungkasnya. (Adv/*)
Berita terkait
