POLITIKAL.ID – Pemerintah Arab Saudi kembali mengambil langkah reformasi sosial dengan memperluas akses pembelian alkohol bagi kalangan terbatas. Kebijakan ini memungkinkan warga asing non-Muslim pemegang izin Premium Residency berbelanja di satu-satunya toko alkohol resmi di negara tersebut. Akibat kebijakan itu, antrean panjang kendaraan dan pengunjung terlihat di kawasan diplomatik Riyadh.
Langkah ini langsung menarik perhatian publik internasional karena Arab Saudi selama puluhan tahun menerapkan larangan total terhadap alkohol. Meski pemerintah tidak mengumumkannya secara terbuka, laporan media asing mengungkap aktivitas padat di gerai tertutup tanpa papan nama tersebut.
Selain itu, kebijakan ini mempertegas arah baru reformasi sosial yang dijalankan kerajaan, meskipun pemerintah tetap mempertahankan pembatasan ketat bagi warga lokal dan turis umum.
Akses Diperluas untuk Pemegang Premium Residency
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan diplomat non-Muslim membeli alkohol di gerai tersebut sejak Januari 2024. Kini, otoritas Saudi memperluas akses itu kepada pemegang izin Premium Residency.
Izin ini diberikan kepada investor, pengusaha, serta tenaga profesional asing yang dinilai memiliki kontribusi strategis bagi perekonomian Saudi. Karena itu, kebijakan ini secara langsung menyasar kalangan ekspatriat berpenghasilan tinggi.
Seiring kebijakan tersebut berjalan, antrean panjang muncul di sekitar lokasi toko. Petugas keamanan mengatur lalu lintas keluar-masuk kendaraan untuk menjaga ketertiban. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan identitas secara ketat terhadap setiap pengunjung.
Pemerintah Saudi membatasi jumlah pembelian alkohol bagi setiap individu. Dengan cara ini, otoritas berupaya mengendalikan distribusi sekaligus mencegah penyalahgunaan.
Larangan Alkohol Berlaku Sejak 1950-an
Arab Saudi menerapkan larangan alkohol secara nasional sejak awal 1950-an. Kebijakan ini berawal dari insiden serius yang melibatkan keluarga kerajaan. Saat itu, Pangeran Mishari bin Abdulaziz menembak mati Wakil Konsul Inggris Cyril Ousman dalam kondisi mabuk.
Akibat kejadian tersebut, Raja Abdulaziz Al Saud segera melarang produksi, penjualan, dan konsumsi alkohol di seluruh wilayah kerajaan. Sejak saat itu, alkohol menjadi barang terlarang yang identik dengan pelanggaran hukum berat.
Selama bertahun-tahun, aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman tegas terhadap pelanggar larangan tersebut. Namun, seiring waktu, pemerintah mulai menyesuaikan pendekatan, terutama terhadap warga asing.
Meski demikian, pemerintah Saudi tetap menegaskan bahwa larangan alkohol bagi warga negara Saudi tidak berubah. Kebijakan terbaru ini hanya memberikan pengecualian terbatas dengan pengawasan ketat.
Reformasi Sosial Berjalan Seiring Kontrol Politik
Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi gencar menjalankan agenda Vision 2030. Melalui program ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan memperkuat investasi asing.
Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah membuka bioskop, mengizinkan perempuan mengemudi, serta menggelar konser dan festival musik internasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor pariwisata dan hiburan sebagai sumber ekonomi baru.
Namun demikian, kebijakan reformasi sosial ini tidak diiringi pelonggaran kebebasan politik. Pemerintah tetap melarang kritik terbuka terhadap negara. Aparat juga terus menindak aktivis yang dianggap melanggar aturan.
Karena itu, perluasan akses alkohol dipandang sebagai langkah pragmatis, bukan liberalisasi menyeluruh. Pemerintah berupaya menciptakan kenyamanan bagi ekspatriat tanpa mengubah norma sosial inti masyarakat Saudi.
Pemerintah Pilih Jalur Tertutup dan Minim Publikasi
Hingga kini, pemerintah Arab Saudi belum merilis pernyataan resmi terkait perluasan akses alkohol tersebut. Otoritas juga tidak mengungkap kepemilikan maupun pengelolaan toko tersebut secara publik.
Di sisi lain, langkah ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola isu sensitif. Dengan tidak mempublikasikan kebijakan secara luas, pemerintah berusaha menghindari resistensi dari kelompok konservatif domestik.
Gerai tersebut beroperasi menyerupai toko bebas bea dengan pengamanan berlapis. Petugas mengawasi aktivitas pembelian secara ketat setiap hari.
Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan strategi kompromi Arab Saudi. Pemerintah membuka ruang penyesuaian bagi komunitas asing, sementara negara tetap menjaga kontrol sosial dan hukum secara penuh.
(Redaksi)
