Arah Politik

“Kudeta” Tak Berdarah Rudy Mas’ud di Parlemen Blunder

Secara Etika Politik, Pengamat Sebut PAW Ketua DPRD Kaltim Tak Patut

POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Polemik di tubuh internal Golkar Kaltim akhirnya tercium publik.

Surat persetujuan pergantian antarwaktu (paw) Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK diteken pengurus DPP. Hasanuddin Mas’ud (Hamas) pun percaya untuk menggantikan posisi mantan bupati Berau itu.

Dikonfirmasi pengamat politik Kaltim, Budiman menerangkan ada beberapa alasan, surat paw tersebut diterbitkan.

Kemungkinan faktor internal partai menjadi penyebabnya. Tidak dapat dipungkiri, setiap partai punya dinamikanya masing – masing.

Namun yang pasti, paw dilakukan jika memiliki alasan berdasar. Hal itu sudah tertuang dalam aturan UU nomor 23 tahun 2014, semisal berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan karena tiga bulan absen bekerja.

“Kalaupun diberhentikan pun harus logis alasannya, kalau tidak ada ya ngapain diganti,” ujar Budiman saat dikonfirmasi media ini kemarin.

Menurutnya partai memang punya kewenangan melakukan pergatian namun mesti sesuai uu.

Dari pengamatannya selama ini, melihat konstalasinya sebelumnya sebenarnya tidak ada masalah.

“Saya menyimpulkan ada masalah atau kemungkinan pak Makmur tidak bisa mengakomodir kepentingan internalnya di parlemen. Atau ada rivalitas di dalam, seperti yang publik ketahui, Makmur sangat mesra dengan Gubernur Kaltim, Isran Noor,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Isran berniat maju kembali sebagai calon Gubernur periode 2024 mendatang. Sementara Rudy Mas’ ud juga berambisi untuk maju.

“Sementara yang terlihat dipublik kan seperti itu,” bebernya.

Jelas kata dia, publik menduga ada masalah didalam.

Padahal latar belakang masing – masing sebut akademisi Unmul itu adalah Makmur kader senior sedangkan yang mendominasi di Golkar Kaltim sekarang tokoh muda.

“Ada Rivlitas junior dan senior ini,” ungkapnya.

Secara personal, dosen sekaligus Kaprodi S1 PIN, Fisip itu melihat karakter Makmur lebih banyak mengalah demi untuk organisasi.

Semisal ia menjelaskan Makmur mengalah untuk menjadi Cawagub Kaltim 2019 lalu.

Padahal kata dia, elektabilitasnya cukup tinggi. Makmur juga memiliki pengalaman birokrasi dan prestasi yang bagus, namun sekali lagi, untuk Golkar Makmur mengalah.

“Publik bisa nilai karakter pak Makmur saat Musda Golkar setahun lalu, beliau mengalah lagi untuk menjadi ketua,” terangnya lagi

Rivalitas dan dominasi klan Mas’ud tak dapat dibantah dalam situasi seperti ini. Melihat kesenioran Makmur dan tanpa masalah ini, Budiman menyebut kondisi ini adalah “kudeta” tak berdarah yang dilakukan generasi muda Golkar Kaltim.
“Bisa dibilang ini Kudeta tak berdarah. Pak Makmur dizholimi,” tegas dia.

Menurutnya pastinya akan muncul dugaan tak beretika dari publik dan ini proses memperkuat klan barunya.

“Ini sebuah blunder atau terkesan buruk dari publik. Lain persoalannya kalau yang dipilih bukan saudaranya, jadi tak bisa dipungkiri kesan itu,” tuturnya.

Selama ini kata dia lagi, dirinya menyakini Makmur selalu mempertahankan keharmonisan didalam internal.

Namun secara inti dari polemik ini adalah upaya membangun dinasti politik baru di percaturan politik kaltim.

Karena selama ini, klan Awang Faroek mulai meredup. Bahkan Isran Noor juga tak memiliki ambisi untuk membangun hal seruapa karena tidak ada anak-anaknya yang muncul sebagai politisi. Sehingga klan Mas’ud tersebut benar – benar mengambil momentumnya sebagai klan baru.

“Ujung – ujungnya pastinya untuk suksesi pilpres, pileg dan pilkada 2024,” beber dia lagi.

Menurutnya upaya yang mesti dilakukan Makmur adalah kembali menunjukkan karakternya sebagai pemersatu di internal partai.

“Setidaknya beliau mengajak dulu unsur Golkar untuk berdialog. Dan harus diketahui, Ketua DPRD Kaltim ini jabatan publik dan milik masyarakat,” pungkasnya.

Rudy Mas’ud Sebut PAW Ketua DPRD Kaltim Bagian dari Restrukturisasi Partai

(*)

Show More

Related Articles

Back to top button