POLITIKAL.ID - Awal Tahun 2023, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pihak Kantor Staf Presiden (KSP) siap mengawal lima agenda prioritas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kelima agenda prioritas tersebut adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas, serta keberlanjutan ibu kota negara (IKN) dan program proyek strategis nasional (PSN) lainnya.

“KSP akan mengawal dan memastikan bahwa agenda prioritas dan kebijakan presiden tidak hanya terkirim, tapi sampai dengan baik ke tingkat bawah,” kata Jenderal (Purn) Moeldoko, pada acara Catatan Akhir dan Awal Tahun KSP, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Kendati demikian, menghadapi situasi cukup sulit pada 2021-2022, jelas Moeldoko, Kantor Staf Presiden masih bisa bekerja dengan baik dalam memastikan keberlangsungan PSN tersebut.

“Saya ingin meletakkan bagaimana PSN dari 153 yang kita kenal sekarang, terakhir seperti apa? Bendungan seperti apa? Jalan tol seperti apa? Kereta api seperti apa? Dan seterusnya. Kami juga mengelola isu-isu strategis agar situasi kondusif,” ujar mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa secara kumulatif, sejak 2016 sampai Desember 2022, terdapat 152 PSN sudah tuntas dan beroperasi penuh. Sementara itu, sebanyak 46 PSN saat ini sedang dalam tahap penyiapan.

Sejak Januari hingga Desember 2022, terdapat 24 PSN yang mencapai tahap selesai sepenuhnya dan 9 PSN yang telah beroperasi sebagian. Lebih lanjut, menurut Kepala Staf Kepresidenan, pada 2023 dunia akan menghadapi kondisi yang penuh gejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu.

Situasi itu pun berubah dengan sangat dinamis dan sulit diprediksi. Namun dengan memahami kondisi yang kompleks ini, sambung dia, Indonesia diharapkan dapat membentuk strategi manajemen krisis yang tepat untuk memastikan bahwa semua tujuan bisa tercapai.

“Di dalam negeri kita dihadapkan pada tantangan internal, di antaranya upaya pemulihan masih berlanjut dan kita mulai memasuki dinamika tahun politik. Sementara itu, masa kerja Presiden Jokowi sudah tinggal dua tahun lagi, masa yang pendek untuk menyelesaikan program-program prioritas dan isu strategis. Di sinilah KSP akan mengambil peran strategis di 2023 untuk mengawal agenda Presiden,” tukas Moeldoko.

Pada acara Catatan Akhir dan Awal Tahun KSP itu juga dipaparkan kinerja lima Kedeputian Kantor Staf Presiden. Yakni Kedeputian I yang fokus pada isu infrastruktur, energi, dan investasi, lalu Kedeputian II dengan fokus pembangunan manusia, Kedeputian III dengan fokus perekonomian, Kedeputian IV dengan fokus informasi dan komunikasi politik, serta Kedeputian V dengan fokus politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan HAM.

Di samping lima agenda prioritas presiden, KSP juga memberikan perhatian soal situasi dan kesiapan keamanan jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam menjaga keamanan pemilu, Kepala Staf Kepresidenan memastikan, mereka sudah memahami eskalasi politik di 2023 dalam menghadapi Pemilu 2024.

Pada kesempatan itu, Moeldoko mengungkit pengalamannya sebagai Panglima TNI saat mengawal pelaksanaan Pemilu 2014. Ia mengeklaim situasinya tidak banyak berubah dalam konstelasi 2024. “Kebetulan saya pernah mengawalnya dan kondisi-kondisi itu tidak banyak berubah karena konfigurasi politik dan konstelasi hubungan antarparpol sudah bisa kita baca semuanya. Ancaman-ancaman nonmiliter juga sudah kita kenali dengan baik sehingga kita bisa mengkonstruksi kira-kira ancaman seperti apa dan cara bertindak kita yang efektif seperti apa, saya kira sudah kita siapkan,” urai Moeldoko.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani juga memaparkan kinerja Kedeputian V ke depan, setelah memaparkan kinerja mereka di 2022. Di antaranya, berupaya mendorong UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pengesahan RKUHP, hingga dorongan pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Pada 2023, Deputi V KSP juga memasukkan masalah pemilu sebagai salah satu perhatian mereka. KSP juga akan fokus pada masalah kesejahteraan Papua di 2023, terlebih lagi ada pembentukan daerah otonomi baru.

Beberapa unit  seperti, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Bappenas, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pihak Kemendagri kaitannya dengan Peraturan Daerah, sedangkan Kemenkumham menyangkut dengan perundang-undangan

Direncanakan badan" tersebut akan melakukan  melakukan deregulasi mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang tumpang tindih. Badan regulasi itu akan diisi oleh perwakilan dari setiap kementerian, terutama unit yang terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.

(Redaksi)