POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Konstalasi politik di Kota Tepian mulai memanas menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Samarinda 2020. Belum juga deklarasi, pasangan bakal calon wali kota Andi Harun – Rusmadi Wongso mulai menemui rintangan.
Tak tanggung-tanggung, badai politik datang dari partai penguasa di Samarinda, yakni PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda Siswadi menyatakan sikap politik, tidak akan mendukung Andi Harun – Rusmadi Wongso.
"Mereka kelajuan, mekanisme partai masih bergulir. Kami pastikan kedua nama (itu tak direkomendasikan PDI-P," kata Siswadi, kepada sejumlah awak media, di Ruang Ketua DPRD Samarinda, Rabu (29/1/2020).
Siswadi menjelaskan, langkah Andi Harun memilih Rusmadi Wongso melanggar regulasi partai. Regulasi yang dimaksud ialah tentang belum turunnya surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tentang dukungan politik untuk Pilwali Samarinda.
Misal saja DPP PDI Perjuangan menunjuk Andi Harun sebagai bakal calon wali kota, untuk pilihan pasangan juga harus mengikuti mekanisme partai.
"Andi Harun memang mendaftar, tapi Rusmadi Wongso tak pernah mendaftar di PDI-P. Bahwa dia (Rusmadi) pernah di usung PDI-P, iya. Tapi dia bukan kader PDI-P," kata Siswadi, menjelaskan makna langkah Andi Harun yang kelajuan.
"Nantinya, kami akan memutuskan dua nama berpasangan, sekaligus bentukan koalisinya," kata Siswadi.
Sebagai informasi. PDIPerjuangan di DPRD Samarinda memiliki delapan kursi. Partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut, hanya memerlukan 1 kursi tambahan untuk dapat mengusung pasangan yang akan bertarung di Pilwali Samarinda 2020.
Siswadi menegaskan, arah dukungan politik PDI Perjuangan akan mengacu hasil survei internal partai. Saat ini, survei internal partai masih berjalan, diprediksi rampung akhir Februari mendatang. Untuk deklarasi nama pasangan yang diusung PDI Perjuangan, akan digelar Maret mendatang.
"Nantinya, kami akan memutuskan dua nama berpasangan, sekaligus bentukan koalisinya," kata Siswadi.
Optimisme Andi Harun
Rintangan politik dari Siswadi nampak tak menyurutkan semangat Andi Harun. Ketua Partai Gerindra Kaltim tersebut, tetap optimis dengan langkah politik yang ia tempuh.
Andi Harun menegaskan, saat dirinya mendaftar ke PDI Perjuangan, tak ada ketentuan yang mengatur tentang calon tak boleh menentukan wakilnya.
“Sehingga, Siswadi harus mampu menjawab itu. Justru agak sulit ketika saya maju, tapi pihak lain yang tentukan pasangan saya,” kata Andi Harun, Kamis (30/1/2020).
Wakil Ketua DPRD Kaltim itu justru heran dengan sikap Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda. Dari 12 bakal calon wali kota yang mendaftar, mengapa hanya dirinya yang menjadi sorotan.
“Mestinya apa yang disampaikan Siswadi tak boleh mendahului pengumuman akhir (partai),” tegasnya.
“Toh pada akhirnya hanya satu paslon yang diumumkan PDIP. Ya, tunggu waktu diumumkan saja, jangan sampaikan seolah-olah saya langgar mekanisme di PDIP.”
Andi Harun menegaskan, keputusan menentukan Rusmadi Wongso sebagai wakilnya adalah keputusan internal partai. Dan tak semestinya ada upaya intervensi. Apalagi, dalam proses politik pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota, Rusmadi Wongso tak pernah mengklaim dirinya sebagai kader PDI Perjuangan.
Sikap Siswadi yang menegaskan bahwa Rusmadi bukanlah kader PDI P, kata Andi Harun, justru menimbulkan tanya.
“Ada hal yang janggal,” kata Andi Harun.
DPD Gerinda dan PDI Perjuangan Kaltim Tetap Harmonis
Hubungan antara DPD Gerindra dan PDI Perjuangan hingga saat ini tetqap harmonis. Informasi yang dihimpun Politikal, Andi Harun telah bertemu dengan Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin dan Adi Darma di Jakarta, Kamis (23/1) lalu. Saat itu, pertemuan membahas peta politik Pilkada di Bontang. Juga melanjutkan komunikasi antara Andi Harun dengan mantan Kapolda Kaltim yang pernah bertemu di pusat perbelanjaan mall Senayan City, beberapa waktu lalu.
Andi Harun meminta komunikasi baik, yang telah terjalin patut dijaga baik. Semua pihak perlu menghindari segala yang hal yang mengganggu komunikasi.
“Karena, butuh persatuan guna membangun Samarinda,” jelasnya.
Sementara itu, Safaruddin juga menanggapi santai terkait sikap DPC PDI Perjaungan Samarinda yang disampaikan Siswadi melalui konferensi pers.
"Kita tunggu saja nanti rekomendasinya dari DPP seperti apa. Soal konferensi pers itu kan hak DPC. Ya gak apa-apa lah," kata Safaruddin.
Mantan Kapolda Kaltim ini menegaskan Andi Harun masih berpotensi diusung oleh PDIP di Pilwali Samarinda. Hanya saja, Andi Harun dipastikan tidak akan berpasangan dengan Rusmadi, bila diusung partai berlambang Moncong Putih tersebut.
"Kalo Andi Harun kemungkinan bisa. Tapi gak pasangan dengan Rusmadi. Bisa saja Andi Harun berpasangan dengan kader PDIP," jelasnya.
Alasan kenapa PDIP tidak akan mengusung Rusmadi. Selain karena mantan Sekprov Kaltim tersebut tidak mendaftar saat penjaringan bakal calon di PDIP, selain itu juga karena Rusmadi bukan kader PDIP. PDIP berharap ada kader partai sendiri yang dicalonkan di Pilwali Samarinda.
"Ya nanti kita liat, Rusmadi kan bukan kader PDIP. Saya kan nanti Andi Harun, saya silahkan kalo mau koalisi dengan PDIP. Tapi menggandeng kader PDIP," paparnya.
"Kita mengharapkan begitu. Yang namanya koalisi kan bersama-sama, bukan memberikan perahu. Jangan mendayung terus PDI ditinggal gitu," sambungnya.
Sikap Rusmadi Wongso
Pada dasarnya, Rusmadi menghargai statement Siswadi, selaku Ketua DPC PDIP Samarinda. Menurutnya, partai mempunyai hak untuk menentukan sosok yang akan didukung di Pilwali Samarinda 2020.
Tetapi, Rusmadi mengaku terkejut disebut bukan kader bukan partai pemenang pemilu di Samarinda, 2019 lalu. Mantan Kepala Bappeda Kaltim ini mengaku masih menjadi kader PDIP. Bahkan dirinya mengaku masih menyimpan KTA partai. Rusmadi meminta, bila dirinya telah dipecat sebagai kader, agar Siswadi menunjukan surat pemecatan dirinya.
"Makanya aku terkejut ini, Siswadi mengatakan aku bukan kader lagi, artinya Pak Siswadi sebagai ketua DPC, memecat Rusmadi Wongso sebagai kader, mungkin ada baiknya, Siswadi menunjukkan surat pemecatan aku sebagai kader. Jadi aku merasa keberatan dengan statemen dari Siswadi itu," tegasnya.
Rusmadi menilai statement Ketua DPRD Samarinda tersebut cukup berlebihan. Bisa jadi statement tersebut menunjukan bahwa PDIP telah memiliki calon yang akan diusung, sehingga menghilangkan peluang calon lain.
"Saya lihat ini statementnya terlalu berlebihan, mungkin dia sudah ada calon jadi, menghilangkan peluang dari calon lain," papar Rusmadi.
Mantan usungan PDIP saat Pilgub Kaltim 2018 ini, masih berharap partai berlambang Moncong Putih mendukung dirinya dan Andi Harun di Pilwali Samarinda. Bahkan, ia mengaku masih berkomunikasi DPP PDIP, terkait pencalonan dirinya.
"Tapi kalo aku memng dianggap bukan sebagai partai kan, aku minta untuk menunjukkan surat pemecatan itu. Dan itu merupakan kewenangan dari partai kan. Karena sampai saat ini aku belum menerima, dan aku tidak tau apa alasan Siswadi keluar statement itu. Saya komunikasi dengan Pak Safar, kemudian DPP juga," bebernya. (***)
