POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyoroti terkait pembahasan anggaran secara tertutup.

Hal itu dijelaskan Castro sapaannya saat dikonfirmasi melalui sambungan pesan singkat aplikasi what'app, Selasa (20/10/2020).

Menurutnya, rapat badan anggaran (banggar) DPRD dan tim anggaran pendapatann daerah (tapd) provinsi Kaltim tengah membahas duit rakyat untuk belanja pada tahun 2021.

"Saya kira tidak ada alasan yang rasional atau masuk akal, untuk menggelar rapat secara tertutup," ujar Castro mengatakan.

Lanjut dosen pengajar di fakultas Hukum Unmul itu, tertutupnya rapat dilakukan menunjukkan indikasi ketidakterbukaan pemerintah kepada masyarakat.

Pun kecuali karena sengaja menghindari dari kontrol publik melalui media.

"Kan lucu, membahas uang rakyat, tapi akses rakyat untuk mendapatkan informasi justru dibatasi, itu paradoksnya," imbuhnya.

Dalam banyak kasus, pembahasan anggaran secara tertutup, pertanda kuatnya politik tawar menawar.

"Ketertutupan itu embrio dari tindak pidana korupsi," timpalnya. ( Redaksi Politikal - 001 )