Bangun Infrastruktur Strategis, Kutim Siapkan Pendanaan Multiyears Contract 2026–2028 Senilai Rp 2,1 Triliun
POLITIKAL.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) semakin memperjelas arah pembangunan jangka menengah melalui skema Multiyears Contract (MYC) 2026–2028, dengan total anggaran mencapai Rp 2,1 triliun.
Skema pendanaan ini dirancang secara bertahap agar sesuai dengan kapasitas keuangan daerah dan kebutuhan teknis proyek, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani fiskal daerah.
Dalam presentasinya kepada DPRD Kutim, Plt. Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor menjelaskan bahwa alokasi anggaran akan dimulai pada tahun 2026 sebesar Rp 600 miliar, meningkat menjadi Rp 900 miliar pada 2027, dan sisa anggaran akan dituntaskan pada 2028.
“Pembagian ini adalah hitungan teknis. Kita pastikan pengerjaan berjalan sesuai tahapan supaya proyek tidak menumpuk di akhir periode,” ujar Noviari, Kamis (13/11/2025).
Menurut Noviari, skema bertahap ini tidak hanya penting untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, tetapi juga menjaga keseimbangan fiskal Kutim.
“MYC menuntut kepastian pendanaan jangka panjang, sehingga pembahasan dengan DPRD menjadi ruang untuk menakar kesiapan anggaran tanpa mengganggu sektor penting lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar,” ucapnya.
Secara teknis, tahapan pembangunan telah direncanakan dengan cermat.
Tahun pertama akan fokus pada pekerjaan dasar seperti pembukaan akses, land clearing, dan penyiapan fondasi.
Tahun kedua menjadi masa konstruksi besar-besaran, sedangkan penyelesaian fisik proyek direncanakan pada tahun ketiga.
Pola ini diharapkan membuat proyek berjalan lancar dan terstruktur, tanpa hambatan berarti di setiap tahapan.
Proyek yang dibiayai melalui MYC tidak hanya sebatas pembangunan jalan, tetapi juga mencakup pengembangan pelabuhan serta berbagai fasilitas pendukung kawasan strategis.
Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kutim untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperkuat potensi ekonomi lokal.
Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan aktivitas perdagangan, transportasi, dan pariwisata di Kutai Timur akan semakin berkembang.
Noviari menegaskan bahwa MYC bukan sekadar soal pembiayaan, tetapi juga soal menjaga ritme pembangunan agar tidak terputus di tengah jalan.
Dengan skema yang jelas dari awal, pemerintah daerah dapat memastikan proyek berjalan terarah, konsisten, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kutim.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat di seluruh kecamatan,” ujarnya.
Pemerintah Kutim menargetkan pekerjaan awal proyek dapat dimulai pada tahun 2026, tergantung pada hasil pembahasan anggaran bersama legislatif.
Dengan dukungan DPRD, MYC diharapkan menjadi model pendanaan terstruktur dan berkelanjutan, yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola proyek skala besar tanpa mengganggu kebutuhan publik.
Dengan perencanaan matang, alokasi anggaran yang jelas, dan fokus pada pemerataan pembangunan, Kutai Timur optimis dapat mewujudkan visi menjadi daerah yang modern, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkesinambungan. (adv)
