Selain itu alasan lain yakni, kebijakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) soal penerapan PTM saat ini bergantung pada level PPKM. Bukan pada vaksinasi. "Dengan catatan dilakukan secara terbatas. Artinya, jumlah maksimal 50 persen kapasitas dari rumbel yang ada," jelas Deny, Senin (4/10/2021). Politisi Gerindra itu menegaskan, terdapat perbedaan cukup jauh antara proses belajar secara tatap muka atau daring. Menurutnya, proses belajar secara daring membuat siswa-siswi mengalami ketertinggalan pelajaran. Berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya beberapa waktu lalu, terpantau beberapa murid masih tak mengerti materi yang sebelumnya disampaikan tenaga pendidik secara daring. "Barangkali tidak mengerti secara menyeluruh. Artinya, kami waktu melaksanakan sidak saat PTM dilaksanakan itu, masih banyak sekali anak-anak yang belum paham tentang apa yang diajarkan saat via daring," ungkap Deny. Karena itu dirinya sangat mendukung penuh PTM di Kota Samarinda. "Karena sudah hampir 2 tahun tidak sekolah tatap muka. Otomatis ketertinggalan pelajaran bagi murid terjadi," terangya. Dia juga menambahkan, jika 54 sekolah yang tengah dibuka secara bertahap dan terus dievaluasi Pemkot Samarinda itu berjalan baik, maka Komisi IV bakal merekomondasikan sekolah-sekolah lainnya untuk turut dibuka. "Tetap prokes dijaga, pelaksanaan ada pembatasan. Kemudian anak yang sakit dianjurkan untuk tidak usah masuk," katanya. Deny meminta kepada Dinas Pendidikan Samarinda agar Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bisa terintegrasi dengan puskesmas yang ada. Sebagai langkah antisipasi semisal terjadi hal yang tak diinginkan. "Kami minta Disdik terintegrasi dengan Puskesmas," tandasnya. (Adv/*)
Belajar Tatap Muka di Samarinda Berlangsung di Fase PPKM Level 2, Komisi IV DPRD Sebut Memungkinkan Sekolah Lain Ikut Dibuka
Senin, 4 Oktober 2021 4:33
IST
POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dua pekan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) berlangsung di Kota Tepian. Dukungan penerapan PTM disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Deny Hakim Anwar. Meski diakuinya, presentasi vaksinasi di Samarinda masih di bawah rata-rata nasional yakni, 37,60 persen untuk dosis pertama dan sebanyak 18,2 persen di dosis kedua. Alasan dirinya mendukung PTM bisa tetap dijalankan lantaran pembelajaran secara daring (dalam jaringan) yang hampir 2 tahun berjalan membuat proses belajar murid-murid tidak optimal. Utamanya adalah siswa-siswi yang masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD). Selain itu alasan lain yakni, kebijakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) soal penerapan PTM saat ini bergantung pada level PPKM. Bukan pada vaksinasi. "Dengan catatan dilakukan secara terbatas. Artinya, jumlah maksimal 50 persen kapasitas dari rumbel yang ada," jelas Deny, Senin (4/10/2021). Politisi Gerindra itu menegaskan, terdapat perbedaan cukup jauh antara proses belajar secara tatap muka atau daring. Menurutnya, proses belajar secara daring membuat siswa-siswi mengalami ketertinggalan pelajaran. Berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya beberapa waktu lalu, terpantau beberapa murid masih tak mengerti materi yang sebelumnya disampaikan tenaga pendidik secara daring. "Barangkali tidak mengerti secara menyeluruh. Artinya, kami waktu melaksanakan sidak saat PTM dilaksanakan itu, masih banyak sekali anak-anak yang belum paham tentang apa yang diajarkan saat via daring," ungkap Deny. Karena itu dirinya sangat mendukung penuh PTM di Kota Samarinda. "Karena sudah hampir 2 tahun tidak sekolah tatap muka. Otomatis ketertinggalan pelajaran bagi murid terjadi," terangya. Dia juga menambahkan, jika 54 sekolah yang tengah dibuka secara bertahap dan terus dievaluasi Pemkot Samarinda itu berjalan baik, maka Komisi IV bakal merekomondasikan sekolah-sekolah lainnya untuk turut dibuka. "Tetap prokes dijaga, pelaksanaan ada pembatasan. Kemudian anak yang sakit dianjurkan untuk tidak usah masuk," katanya. Deny meminta kepada Dinas Pendidikan Samarinda agar Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bisa terintegrasi dengan puskesmas yang ada. Sebagai langkah antisipasi semisal terjadi hal yang tak diinginkan. "Kami minta Disdik terintegrasi dengan Puskesmas," tandasnya. (Adv/*)
Selain itu alasan lain yakni, kebijakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) soal penerapan PTM saat ini bergantung pada level PPKM. Bukan pada vaksinasi. "Dengan catatan dilakukan secara terbatas. Artinya, jumlah maksimal 50 persen kapasitas dari rumbel yang ada," jelas Deny, Senin (4/10/2021). Politisi Gerindra itu menegaskan, terdapat perbedaan cukup jauh antara proses belajar secara tatap muka atau daring. Menurutnya, proses belajar secara daring membuat siswa-siswi mengalami ketertinggalan pelajaran. Berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya beberapa waktu lalu, terpantau beberapa murid masih tak mengerti materi yang sebelumnya disampaikan tenaga pendidik secara daring. "Barangkali tidak mengerti secara menyeluruh. Artinya, kami waktu melaksanakan sidak saat PTM dilaksanakan itu, masih banyak sekali anak-anak yang belum paham tentang apa yang diajarkan saat via daring," ungkap Deny. Karena itu dirinya sangat mendukung penuh PTM di Kota Samarinda. "Karena sudah hampir 2 tahun tidak sekolah tatap muka. Otomatis ketertinggalan pelajaran bagi murid terjadi," terangya. Dia juga menambahkan, jika 54 sekolah yang tengah dibuka secara bertahap dan terus dievaluasi Pemkot Samarinda itu berjalan baik, maka Komisi IV bakal merekomondasikan sekolah-sekolah lainnya untuk turut dibuka. "Tetap prokes dijaga, pelaksanaan ada pembatasan. Kemudian anak yang sakit dianjurkan untuk tidak usah masuk," katanya. Deny meminta kepada Dinas Pendidikan Samarinda agar Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bisa terintegrasi dengan puskesmas yang ada. Sebagai langkah antisipasi semisal terjadi hal yang tak diinginkan. "Kami minta Disdik terintegrasi dengan Puskesmas," tandasnya. (Adv/*)
Berita terkait
