POLITIKAL.ID – Berbagai negara kecam Israel, caplok sepihak wilayah Tepi Barat dan tetapkan ribuan hektare sebagai tanah negara. Keputusan itu memicu gelombang protes diplomatik dari Timur Tengah hingga Eropa karena dinilai merusak peluang perdamaian.
Pemerintah Israel mengumumkan pendaftaran lahan baru melalui otoritas sipil di wilayah pendudukan. Langkah itu membuka jalan bagi pembangunan dan perluasan permukiman. Sejumlah pemerintah menilai kebijakan tersebut memperkuat kontrol sepihak atas tanah yang disengketakan.
Otoritas Palestina langsung melayangkan kecaman keras. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut keputusan itu sebagai bentuk aneksasi de facto. Mereka menilai kebijakan tersebut memutus kesinambungan wilayah bagi negara Palestina di masa depan.
Pejabat Palestina juga menegaskan bahwa aktivitas permukiman melanggar hukum internasional. Mereka meminta komunitas global mengambil langkah konkret. Selain itu, mereka mendorong tekanan diplomatik untuk menghentikan proses administrasi tersebut.
Negara Arab Soroti Langkah Israel di Tepi Barat
Yordania menyampaikan protes resmi atas kebijakan tersebut. Kementerian Luar Negeri Yordania menyatakan Israel melanggar hukum internasional secara terang. Amman menilai keputusan sepihak itu menghambat proses perdamaian yang sudah rapuh.
Turki ikut mengecam keputusan tersebut. Kementerian Luar Negeri Turki menilai kebijakan itu memperluas pendudukan dan mengabaikan norma global. Ankara memperingatkan risiko peningkatan kekerasan di kawasan.
Arab Saudi juga menyatakan penolakan tegas. Riyadh mendesak komunitas internasional menghentikan pelanggaran di wilayah pendudukan. Pemerintah Saudi menegaskan dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina.
Uni Emirat Arab dan Qatar menyuarakan sikap senada. Kedua negara Teluk itu menekankan pentingnya menghormati status hukum wilayah yang diduduki sejak 1967. Mereka meminta semua pihak menahan diri dan menghindari provokasi baru.
Indonesia turut menyampaikan kecaman terbuka. Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai pengambilalihan tanah di Tepi Barat menghambat perdamaian yang adil dan abadi. Pemerintah Indonesia juga mendorong penyelesaian konflik melalui negosiasi berdasarkan parameter internasional.
Uni Eropa Tegaskan Dukungan pada Solusi Dua Negara
Uni Eropa menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Israel. Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri menegaskan bahwa blok tersebut tidak mengakui perubahan perbatasan pra-1967 tanpa kesepakatan kedua pihak. Pernyataan itu mempertegas komitmen Eropa terhadap solusi dua negara.
Para diplomat Eropa menilai kebijakan sepihak mempersempit ruang dialog. Mereka mengingatkan bahwa stabilitas kawasan bergantung pada penghormatan hukum internasional. Selain itu, mereka mendorong semua pihak kembali ke meja perundingan.
Sejumlah negara anggota Uni Eropa juga menyampaikan sikap nasional masing-masing. Mereka mendesak Israel menghentikan ekspansi permukiman. Karena itu, tekanan diplomatik dari Eropa diperkirakan terus meningkat dalam waktu dekat.
Pemerintah Israel Lanjutkan Proses Administrasi
Di sisi lain, pemerintah Israel tetap menjalankan proses pendaftaran tanah. Otoritas terkait bekerja di bawah pengawasan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Ia juga memegang kewenangan atas administrasi sipil di wilayah pendudukan.
Kebijakan ini memberi dasar hukum domestik bagi pembangunan permukiman baru. Pemerintah Israel menyatakan langkah tersebut mengikuti prosedur administratif yang berlaku. Namun, kritik internasional terus menguat.
Pengamat menilai perluasan permukiman selalu memicu ketegangan antara warga Palestina dan pemukim Israel. Setiap keputusan terkait lahan berdampak langsung pada dinamika keamanan di lapangan. Oleh sebab itu, situasi di Tepi Barat tetap rentan.
Dampak Politik dan Risiko Eskalasi
Langkah Israel memicu konsekuensi politik yang luas. Banyak negara menilai kebijakan itu mengubah fakta di lapangan sebelum tercapai kesepakatan damai. Dengan demikian, peluang solusi dua negara semakin tertekan.
Selain itu, keputusan tersebut berpotensi memicu reaksi di forum internasional. Negara-negara Arab dan Eropa dapat meningkatkan tekanan melalui jalur diplomasi multilateral. Mereka juga dapat mengangkat isu ini dalam sidang organisasi internasional.
Ketegangan di Tepi Barat juga berisiko meningkat jika warga setempat merespons dengan aksi protes. Setiap eskalasi dapat memperburuk kondisi keamanan regional. Karena itu, banyak pihak menyerukan langkah penahan diri.
Berbagai negara kecam Israel, caplok sepihak wilayah Tepi Barat karena kebijakan itu memengaruhi stabilitas kawasan. Isu ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga menyentuh kepentingan global. Selama pemerintah Israel melanjutkan kebijakan tersebut, tekanan diplomatik akan terus membayangi hubungan internasionalnya.
Komunitas global kini menghadapi ujian serius dalam menjaga komitmen terhadap hukum internasional. Banyak negara menilai dialog tetap menjadi satu-satunya jalan keluar. Masa depan perdamaian di Tepi Barat sangat bergantung pada pilihan politik para pemimpin di kawasan dan dukungan nyata dari masyarakat internasional.
