Kamis, 28 Maret 2024

Anggota DPRD Kaltim Dorong Disnaker Punya Program Prioritas

Sabtu, 22 Mei 2021 3:21

IST

POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pandemi Covid-19 yang melanda Kaltim sejak Maret 2020 silam, turut berdampak pada lesunya perekonomian. Tak sedikit perusahaan sampai harus gulung tikar, atau melakukan pengurangan karyawan. Para pekerja yang terpaksa dirumahkan, kini kehilangan pekerjaannya. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kaltim Salehuddin mengungkapan, melalui data yang didapatkan pihaknya pada awal 2021, bahwa telah terjadi lonjakan jumlah pengangguran terbuka dan meningkatnya kemiskinan, akibat banyaknya karyawan yang sampai harus dirumahkan. âśIntinya kita minta komitmen pemerintah untuk fokus. Kalau toh dalam proses refocusing Satgas tidak mencantumkan anggaran itu karena diprioritaskan untuk kesehatan, saya pikir OPD-OPD terkait harus maksimal,âť ungkapnya saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (22/5/2021). Pria yang akrab disapa Saleh itu menyebutkan, pihaknya telah menggelar audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim. Pertemuan itu guna membahas sekaligus meminta beberapa opsi program-program prioritas, untuk mengakomodir tenaga atau karyawan yang banyak mengalami pemutusan hubungan kerja. âśMisalnya dari sisi perbankan, memberikan insentif keringanan terkait dengan pinjaman atau bagaimana menghidupkan UMKM. Itu jadi salah satu hal yang kita rekomendasikan pada saat LKPj Kaltim kemarin,âť lanjut politisi dari Fraksi Golkar itu. Pada tahun ini, Saleh berharap agar Pemprov Kaltim tetap fokus mengakomodir angkatan kerja yang sudah membeludak. Ditambah lagi dengan masa pandemi ini, semua bisa tertangani dengan baik. Menurutnya, masing-masing OPD di lingkungan Pemprov seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop), hingga Dinas Pariwisata (Dispar) bisa memberi tempat yang maksimal bagi masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Termasuk membantu para pegiat UMKM, atau masyarakat yang mempunyai usaha kecil. âśBisa langsung datangi UMKM-nya. Masyarakat atau pelaku-pelaku usaha kecil kita didatangi, diidentifikasi, dibantu dengan OPD untuk memberikan keringanan. Misalnya, relaksasi pinjaman, atau bantuan lunak yang pengembaliannya kecil.âť pungkasnya. (*)
Tag berita:
Berita terkait