POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Tugas dan agenda anggota dewan terlebih Ketua DPRD Samarinda tentunya cukup padat. Untuk memudahkan kerja-kerja, Ketua DPRD Samarinda dibantu para staf dan tenaga ahli. Sebagaimana mestinya tim pakar bekerja di alat kelengkapan dewan (akd). Hal itu lantaran penunjukannya dari lembaga politik pemerintahan. Namun kabar tak sedap disebut-sebut bahwa tim pakar Ketua DPRD Samarinda melampaui batas alias offside. Ditanya anggota Fraksi PDI P DPRD Samarinda, Angkasa Jaya tak ingin mengomentari hal tersebut. Menurutnya sususan tim pakar berdasarkan pilihan pimpinan. "Kalau soal pilihan tim ahli itu ya Ketua, saya sebagai anggota tak punya campur tangan," ujar Jaya, saat diwawancarai di ruangannya, kantor DPRD Samarinda, Senin (19/4/2021). Lanjut dia, yang pasti setiap tim ahli haruslah memiliki kapasitas dan integritas sesuai kompetensinya. Hal itu lantaran anggota DPRD adalah jabatan yang dipercayakan masyarakat untuk menyusun belanja, mengawasi dan kontrol anggaran. Hal yang salah dalam menetapkan kebijakan anggaran berpotensi muncul jika tak benar - benar teliti menganalisa. "Kalau asal tanda tangan bisa - bisa ada unsur pidana. Kita ya tidak mau. Nah peran tim pakar disitu turut memberikan pertimbangan," imbuhnya. Terkait dua nama tim ahli yakni, Yusuf Kuleh keahliannya telah terbukti di lembaga pendidikan PT. Karena itu tak menjadi masalah baginya ketua merekrut. "Kalau Fitri latar belakang atau backroundnya saya tidak tahu," ungkapnya. Kendati begitu menurutnya setiap anggota memiliki pertimbangan menentukan ahlinya masing - masing. Namun yang pasti, sebagai pertanggungjawaban moril diharapkan tim ahli yang ditunjuk lembaga itu mampu bekerja maksimal berkontribusi kepada kemajuan dan pembangunan. "Lagi - lagi saya pertegas soal kapasitas dan memiliki kompetensi yang unggul," pungkasnya. (001)