POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat tertutup bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim. Seharusnya rapat yang membahas uang rakyat itu terbuka untuk umum. Sebaliknya DPRD dan Pemprov Kaltim menutup rapat saat pembahasan APBD 2021.

Hal ini mengundang kecurigaan dan mendugaan ada pengaturan dan pembagian anggaran yang akan dibagi ke DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim.

Bahkan setiap pembahasan anggaran diduga terindikasi kepentingan oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan dana APBD. Misalnya, pembahasan dana aspirasi atau dana pokok pikiran (pokir) disinyalir ada transaksional.

Tradisi praktik transaksional terselubung pembahasan dana pokir maupun aspirasi, mendapat sorotan dan kritikan dari pembina Gabungan Mahasiswa Pembaharu Pembangunan Kaltim (GMPPKT) Ahmadi membeberkan, praktik tersebut sudah bukan rahasia lagi. 

Menurut dia, karena ada celah dari peran Dewan saat pembahasan maka, kesempatan itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber pengelolaan aspirasi dan pokir. 

"Misalnya, usulan aspirasi atau pokir itu ada berupa program di daerah pemilihannya. Itu bisa dicek, siapa yang mengerjakan dan perusahaannya. Karena sebelumnya sudah dititipkan oleh oknum anggota Dewan," ungkap Ahmadi, Selasa (6/10).

Ia menambahkan, biasanya para kontraktor lokal sudah siap mengerjakan progran pokir atau aspirasi itu. "Karena mereka punya jaringan dan bisa mengkondisikan. Begitu juga dengan program yang ada di dewan itu sendiri," tegasnya. 

Dari hasil dana aspirasi atau pokir, lanjut dia, diduga oknum anggota dewan itu mendapatkan keuntungan dari program yang digarapnya. "Kecuali, mereka hanya menjual aspirasi ke pihak yang ingin mengerjakan. Aspirasi dijual si oknum pasti dapat fee di depan sekitar 6 persen sampai 8 persen," bebernya.

Ia menambahkan, sudah mengantongi beberapa data dan oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan aspirasi atau pokir. "Kita tunggu dan lihat pembahasan di APBD Murni 2021 ini. Siapa pemainnya dan yang mengatur. Itu bisa dilaporkan untuk ditarget operasi tangkap tangan," tambahnya.