POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Hari perempuan internasional atau dikenal International Women's Day (IWD) diperingati Aliansi Anti Seksisme Samarinda dengan unjukrasa. Mimbar bebas dan long march itu di sekitaran Taman Samarendah, Senin (8/3/2021) sore. Selain itu, pengunjuk rasa juga membagikan selebaran kepada pengendara yang sedang melintas. Didominasi mahasiswa, mengusung sembilan tuntutan berkaitan dengan kesejahteraan perempuan. 3 diantaranya adalah pengesahan Rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) Pengesahan RUU masyarakat adat, dan penyampaian maraknya kekerasan berbasis gender secara online yang dirasa perlu mendapat payung hukum. Humas aliansi anti seksisme, Widia Novi mengatakan tuntutan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam ranah politik. Kemudian upaya perlawanan kekerasan diranah pendidikan yang dilakukan, baik guru atau dosen. "Berikan cuti haid atau menstruasi, hingga cuti hamil bagi perempuan dan suami untuk mendampingi istrinya saat bersalin," ucapnya disela-sela unras. Mengutip data LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Widia menyebut kasus kekerasan berbasis gender secara online tahun 2020 meningkat menduduki posisi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni, sebanyak 1.178 kasus. "Dari data yang dirilis menunjukan pelecehan maupun kekerasan seksual masih menjadi problematika di negara kita," bebernya. Peringatan IWD sendiri diketahui bermula pada abad ke-19 tepatnya pada 28 Februari 1909. Maraknya penyuaraan kesetaraan perempuan yang dimanifestasikan dengan bermacam bentuk aksi publik di berbagai belahan dunia kemudian membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan IWD sebagai peringatan dimulai pada tanggal 8 Maret 1975 silam. Sebelumnya terpisah, peringatan IWD juga ditanggapi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Samarinda, Rinda Wahyuni. Isteri wali kota Samarinda itu mengatakan bahwa peran dan makna peringatan hari perempuan sedunia sangat berpengaruh dalam pembangunan di masyarakat disegala sektor. "Terutama dalam hal keterlibatan berpolitik, serta peran dalam keluarga misalnya menjadi guru pendidik. Sedangkan peran dalam berpolitik adalah sebagai anggota parlemen," ungkapnya usai mengikuti rapat konsultasi rancangan awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2020, Senin (8/3/2021) di rumah jabatan wali kota Samarinda. Dikatakannya, perempuan bisa mengisi jabatan-jabatan promosi di lingkungan pemerintahan, sekaligus mendorong kaum perempuan terlibat dalam pembangunan. Hal itu berdasarkan kuota 30% yang pada tahun ini tidak mencukupi. "Dan yang paling penting adalah semoga kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak berkurang," pungkasnya. (001)