Kamis, 25 April 2024

Fraksi PPP Ingatkan Pemerintah Terkait Pelonggaran PSBB yang Pertaruhkan Nyawa

Senin, 4 Mei 2020 0:35

Petugas gabungan Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP dan Dunas Kesehatan Tangsel melakukan pemeriksaan penumpang dan pengecekan suhu tubuh pengendara dan penumpang mobil yang memasuki wilayah Tangerang Selatan di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (18/4). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

POLITIKAL.ID - Fraksi PPP DPR RI mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai saat ini bukan waktu yang tepat merelaksasi PSBB. Sebab belum ada tanda penurunan kasus corona di Indonesia.

"Bahwa menangani wabah Covid-19 tidak boleh main-main, jangan gegabah karena taruhannya nyawa. Sejauh ini warga yang terpapar Covid-19 terus bertambah dan ini wajib diantisipasi," kata Baidowi dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu mengatakan relaksasi bisa dilakukan jika angka kasus corona sudah turun drastis. Namun saat ini angka masih terus bertambah, bahkan ada dugaan penularan di KRL Jabodetabek.

Baidowi menyampaikan PSBB harus tetap berjalan. Di sisi lain, pemerintah harus mengefektifkan bantuan sosial dan stimulus ekonomi tepat sasaran.

"Soal ada warga yang tidak bisa leluasa beraktivitas, namanya saja PSBB. Ini masih jauh lebih baik dibanding dengan karantina wilayah," tuturnya.

Pemerintah sebelumnya berencana melakukan relaksasi terhadap penerapan PSBB di berbagai daerah. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut banyak keluhan dari masyarakat yang merasa terkekang sejak penerapan PSBB.

Menurutnya, relaksasi akan dilakukan untuk menjaga roda perekonomian berjalan. Mahfud mengatakan meski relaksasi, masyarakat tetap diminta mematuhi protokol kesehatan.

Halaman 
Tag berita:
Berita terkait