POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Instruksi Gubernur, Isran Noor terkait lock down dua hari di Kaltim ditanggapi beragam wakil rakyat. Pasalnya pada hari Sabtu dan Minggu atau tanggal 6 sampai 7 Februari 2021 Kaltim lock down. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim Komisi IV, Puji Setyowati mendukung sepenuhnya instruksi Gubernur Kaltim. "Instruksi gubernur Kaltim itu kan menindaklanjuti intruksi pemerintah pusat karena penyebaraan covid-19 semakin tinggi diatas ambang batas," ujar Puji Kendati dirinya tak menampik dampak sosial dan ekonomi masyarakat, terkait kebijakan tersebut yang bakal terjadi. Namun antisipasi itu mesti dilakukan untuk meredam penyebaran virus corona di Kaltim. "Masih ada kok toleransi agar ekonomi berjalan. Tapi catatannya pedagang harus melengkapi dan menyediakan prokes seperti alat pengukir suhu tubuh disetiap pintu masuk toko atau pasar, tempat cuci tangan dan imbauan untuk menggunakan masker," terangnya. Dengan kebijakan tersebut, menurutnya sudah melalui pertimbangan agar masyarakat patuh. Hal itu lantaran vaksinisasi sudah diberikan namun setelah itu jumlah terkonfirmasi malah meningkat. "Artinya kalau begini kan masyarakat susah diatur dan tak taat pada aturan. Sudah tahu virus covid - 19 merebak di mana - mana masih aja keluyuran," cetus wakil rakyat dapil Samarinda tersebut. Selama dua hari berdiam di rumah saja, Puji Setyowati akan berkoordinasi kepada badan pengawas, atau Direktur PDAM untuk memastikan ketersedian air lancar ke rumah warga dan instalasi terlebih air listrik Dirinya mengerti ada kepanikan masyarakat dengan berbondong - bondong berbelanja kemarin betul betul tidak ada aktivitas di luar. Kalau nanti itu berjalan dan dipatuhi masyarajat setelah diteliti apakah ada dampak. "Kalau tidak ada dampak berarti selama ketidakpatuhan masyarakat menerapkan 5 m," imbuhnya. Kendati begitu disebutnya hal itu belum sepenuh menjadi kesimpulan karena proses lockdown dua hari sedang berjalan. Untuk lebih jelasnya maka dirinya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah. "Pastinya saya akan berkomunikasi dengan dinas kesehatan provinsi dan kota serta khususnya satgas kota Samarinda bagaimana pengaruhnya, pasti ada analisanya. Puji juga meimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk saling mengingatkan dan dalam menghadapi pandemi bukan hanya tugas pemerintah. Sementara itu, berbeda dengan Anggota DPRD Kaltim, Komisi III, Baharuddin Demmu mengatakan kebijakan lockdown dua hari terkesan terburu buru. Wajar masyarakat ikut jadi panik karena minim persiapan. "Memang kasus terpapar covid-19 semakin tinggi mendekati 800 orang. Tapi jangan mendadak lah," tuturnya. Jadi menurutnya gubernur mengambil tindakan cepat walau tidak tahu efektifnya bagaimana. Sudah pasti reaksi masyarakat sebagian besar kemungkinan merespon pro dan kontra. Yang jelas umkm terdampak dengan kebijakan itu. Padahal kata Demmu pejabat-pejabat Kaltim sekarang juga juga tak berhenti tugas ke luar daerah. "Mestinya distop ke luar daerah selama sebulan. Kalau masyarakat kecil ini kan gak pernah keluar daerah," bebernya. Paling kasus terpapar Covid ditemukan di sektor pertambangan dan perusahaan minyak dan gas yang datang dari luar kota Kaltim. Seperti saat ini, mestinya kata dia lagi korban ditracking yang terpapar covid - 19 dimulai dari mana saja. Karena banyak aktivitas sosial ekonomi masyarakat berhenti dan tanpa solusi konkrit pemerintah untuk memberikan konpensasi. "Kasian juga masyarakat kalau tiba - tiba diminta lockdown," tambahnya Kendati begitu, melihat di pusat publik masih banyak masyarakat tidak menggunakan masker. Mestinya juga pemerintah memberikan masker dan memgingatkan 5 M. "Bagus aja, tapi jangan lalai terhadap pejabat di lingkungan pemprov. Kan banyak juga itu yang kena covid. Penertiban dikantor juga dilakukan dan jangan lalai," sambungnya. (001)