Berita TerkiniNasional

Jusuf Kalla Menilai Aturan Penanganan Covid-19 Simpang Siur dan Tak Jelas

POLITIKAL.ID – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sejumlah aturan penanganan virus corona (Covid-19) oleh pemerintah simpang siur dan tidak jelas. JK juga menyebut pandemi virus corona berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. Bahkan dia menyebut bisa lebih parah dari krisis 1998 silam.

Hal ini disampaikan JK dalam wawancara dengan reporter CNNIndonesia TV Noor Aspasia. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana evaluasi PSBB menurut Anda?

PSBB adalah suatu upaya dari prinsip pokok, tinggal di rumah saja, jangan bersentuhan dengan orang yang kena atau tidak kena, itu semua. Maka harus dilakukan dengan aturan dan tercermin dari PSBB, pengetatan PSBB karena tidak ada sanksi tegas hanya imbauan maka jadi tidak efektif.

Akibatnya seperti kita tahu tidak memberikan dampak yang luas, pemerintah harus lebih tegas lagi memberikan sanksi dari yang melanggar aturan-aturan itu.

Apakah koordinasi pemerintah pusat dan daerah sudah cukup sinergis?

Secara aturan dan perintah, aturannya juga masih simpang siur, kadang-kadang jadi tidak jelas, harus terkoordinasi lagi. Ada tiga hal pokok: satu, waktu terbatas, karena semakin lama dan waktu kita terbatas. Selanjutnya ada koordinasi. Walau ada satgas dan gugus tugas, tapi tidak mudah melakukannya.

Kemudian yang terakhir itu logistik. Kalau labnya kurang, orang-orangnya kurang, rumah sakit tidak mencukupi, APD kurang, obat-obat kurang, jadi susah dengan mempertimbangkan waktu, logistik, koordinasi, dan orang-orang yang memiliki keahlian.

(Berkenaan dengan hal ini, Presiden Jokowi, Mendagri Tito Karnavian serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah solid dalam menanggulangi virus corona. Tidak ada hambatan dalam bersinergi satu sama lain)

Menurut Anda, apakah penanganan sudah terbilang cepat?

Cepat itu bisa dilihat daripada tren. Kalau kita lihat yang cepat itu Taiwan dan Korea. Dalam dua bulan mereka kontrol itu, segala aspek harus diperhitungkan. Kita harus pilih opsi-opsi yang ada walau berisiko.

Pendekatan lembut dengan melarang ke mana-mana tentu rakyat akan lebih senang. Jadi pilihannya apa, semua para ahli hanya dua yang pokok, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tidak bertemu banyak orang.

Itu akan menghentikan penyebaran. Nah, ditambah lagi karena ini tidak tahu di mana virus ini. Harus besar-besaran semprot ini. Kalau dulu flu burung, sumbernya dari ayam, ayam yang unsur ada merahnya kita musnahkan.

Pemerintah bayar dan ini tidak, saat itu saya yang pimpin. Kalau ini obatnya tidak tahu, vaksinnya juga tidak tahu.

Bagaimana dengan larangan mudik?

Ini dilema, cuma kesadaran dan ketegasan, tidak bisa hanya dari mengimbau. Kita bersyukur ada larangan mudik, walau sudah diminta lama. Kenapa tidak pakai penjelasan lagi, kalau yang datang dari Jakarta harus isolasi 14 hari. Kan mudik 7-10 hari, tapi kalau mudik terus isolasi apa gunanya mudik?

Banyak pekerja mandiri yang tidak jadi prioritas perhatian pemerintah?

Ini tugas pemerintah untuk membantu yang sulit. Ini saya bilang harus menyelesaikan akibatnya dulu, dengan intinya disiplin masyarakat dan ketegasan pemerintah, dua hal itu. Kalau tidak tegas, masyarakat juga tidak disiplin.

Akibatnya ekonomi tidak berjalan karena orang tinggal di rumah, maka pemerintah baik pusat dan daerah setidak-tidaknya harus bantuan pangan yang mendesak kepada masyarakat tidak mampu.

Pemerintah siapkan itu, seperti BLT (bantuan langsung tunai) dan harus dijalankan. Ketika terlambat maka ratusan orang meninggal.

Apakah Indonesia mampu?

Pemerintah harus mampu. Indonesia bukan negara miskin amat, kita anggota G-20 tentu kita ada cadangan, dan mau minjam. Negara yang kaya seperti Timur Tengah saja mau minjam, maka kita harus pertaruhkan segala hal, segala apapun ongkosnya, dan ongkos sosial.

Berbeda kalau ini gempa. Tidak ada akibatnya. Kalau ini ditunda makin menyebar

Berpotensi terjadi krisis akibat pandemi virus corona?

Krisis ekonomi sosial, banyak nganggur dan kemiskinan, produktivitas menurun. PDB (Produk Domestik Bruto) kita pasti turun, antara setengah persen atau negatif. Tidak perlu terlalu khawatir, kita sudah pernah khawatir minus 15 persen tahun ’98.

Ini bisa lebih buruk dari ’98. Tahun ’98 itu cuma tiga negara, tapi yang kena itu yang impor bahan baku. Sedangkan yang ekspor bahan baku senang. Krisis itu Sulawesi bisa untung.

Sumatera itu karet justru untung besar, hanya Jakarta saja yang kena sebetulnya waktu itu. Sekarang seluruh Indonesia khawatir jangan-jangan dia kena. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul “Jusuf Kalla: Aturan Penanganan Corona Simpang Siur Tak Jelas

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button