POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim turut menyoroti adanya defisit anggaran Pemprov Kaltim sebesar Rp1 triliun. Defisit itu diakibatkan adanya refocusing yang dilakukan pusat terhadap dana bagi hasil (DBH) ke daerah, terlebih Kaltim. Hal itu muncul setelah dalam rapat koordinasi Banggar DPRD Kaltim, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim, Senin (6/9/2021). Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menjelaskan, Pemprov Kaltim mesti berupaya melobi pusat agar DBH bisa ditingkatkan. Pasalnya pada kondisi saat ini harga batu bara tengah mengalami kenaikan. "Sebenarnya batu bara kita naik. Saya yakin provinsi bisa memperjuangkan DBH Kaltim," ujar Makmur, Senin (6/9/2021). Selain menyoroti dafisit Rp1 triliun, DPRD juga menyinggung penurunan pendapatan daerah sebesar Rp365 miliar. Menurut Makmur, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan. Masih tersisa empat bulan hingga menutup tahun 2021. Untuk itu, Pemprov Kaltim diminta berupaya maksimal meningkatkan pendapatan daerah. "Tiga bulan lagi kan masih ada waktu. Kita harus pertahankan kondisi yang ada. Upaya-upaya peningkatan pelayanan pajak, bahan bakar kendaraan bermotor, dari Bapenda," imbuhnya. Makmur menegaskan, Kaltim mesti berupaya tidak lagi mengandalkan DBH sebagai pemasukan tertinggi. Inovasi Bapenda perlu dilakukan agar pendapatan asli daerah bisa lebih tinggi dari pada DBH. "Kewajiban masyarakat itu harus digenjot, bukan masyarakat tidak sumbangsih. Gimana masyarakat mau sumbang kalau pelayanannya sulit," tambahnya. Sementara itu Muhammad Sa'bani, Ketua TAPD Kaltim menyampaikan ke depan pihaknya akan memfokuskan diri pada peningkatan pendapatan daerah. "Kami sudah sampaikan potensi pendapatan Kaltim dalam APBD Perubahan 2021 dengan perkiraan yang sudah dilakukan. Kami akan genjot itu," tutur Sa'bani. Kondisi Covid-19 Kaltim yang mulai melandai bakal berimbas dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. "Soal pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kita harus konfirmasi ke Pertamina, bagaimana peluangnya. Bapenda akan konfirmasi Pertamina, apakah dengan kondisi yang melandai ada aktivitas ekonomi yang mulai tumbuh. Jadi bisa dilihat ada peningkatan yang signifikan," pungkasnya. Dalam rapat koordinasi Banggar dan TAPD ini juga dibahas mengenai postur APBD Perubahan Kaltim. Hanya saja baik Sa'bani dan Makmur HAPK belum bisa berkomentar banyak berapa bayangan APBDP Kaltim nanti. Saat ini baru dilakukan pembahasan awal, keduanya fokus membahas pendapatan daerah pada tahap awal ini. Mengenai belanja di APBD-P, akan dibahas kemudian. (*)