POLITIKAL.ID – Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang pemerintah yang dinilai mengabaikan tanggung jawab dalam penyediaan hunian warga dalam program Tapera.

Fraksi Partai Demokrat di DPR menyebut iuran Tapera di tengah pandemi corona ini sebagai ajang pemerintah mencari uang.

Tak hanya itu, Iuran Tapera yang dipotong dari 3 persen gaji pegawai juga dinilai mengabaikan kewajiban pemerintah dalam penyediaan tempat tinggal untuk warga.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan menyebut bahwa pemerintah sedang mencari uang dari masyarakat dengan menerbitkan regulasi yang memotong gaji PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, dan pegawai swasta untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Menurutnya, kondisi perekonomian negara yang sedang buruk menjadi penyebab pemerintah mengeluarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera tersebut.

"Ini kenapa pemerintah tiba-tiba mengeluarkan PP untuk pemotongan iuran 3 persen terhadap PNS, BUMN, TNI, polisi, termasuk pekerja swasta? Ini namanya cari duit, pemerintah cari duit nih, enggak ada uangnya," kata Irwan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).