POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Diskusi dan pemutaran film dokumenter tentang pandemi, omnibuslaw, dan lumbung pangan digelar di Samarinda, Senin malam (5/4/2021). Kegiatan yang diikuti puluhan pemuda dan mahasiswa itu digelar di salah satu kedai bilangan Jalan Bangeris. Mengajak pembicara Dandhy Laksono dari Wachdoc selaku pihak yang membuat film. Selain itu juga mengundang Dimas Hartono dari Walhi Kalteng serta Benediktus Beng Lui, Masyarakat Adat Dayak Modang Long Wai. Acara dimoderatori Nofyatul Cholimah dari AJI Samarinda. Pemutaran Film berjudul kinipan itu didukung Walhi Kaltim, Jatam, AJI Samarinda, LBH Samarinda, Pokja 30 dan Kopri PMII Rayon Dakwah. Berjudul film Kinipan karya visual Watchdog Documentary tayang secara luas ke publik. Tayangan dokumenter berdurasi 2 jam 37 detik ini banyak memperlihatkan tentang berbagai kerusakan hutan akibat pembukaan lahan untuk kepentingan bisnis serta investasi di bidang perkebunan diawal-awal film. Dalam tayangan juga diperlihatkan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hutan yang malah mendapat respon dari pemerintah, dengan memunculkan berbagai kebijakan yang malah memperparah kondisi kerusakan lingkungan di Hutan Indonesia Sumatera dan Kalimantan. Akibat pembukaan lahan untuk program food estate yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono (pendiri Watchdog) dan Indra Jati, pengambilan gambarnya berlokasi dibeberapa tempat berbeda. Persisnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Jambi dan Bengkulu. Film Kinipan menghadirkan kisah kehancuran ekosistem Indonesia akibat kebijakan pemerintah yang sangat merugikan masyarakat. Cerita dalam film juga membawa penonton melihat secara langsung mengenai kondisi ekosistem hutan yang sudah sangat rusak parah. Hesti Prastiwi (21) salah satu Mahasiwa Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sastra Universitas Mulawarman, ditemui usai pemutaran film Kinipan, menyampaikan bahwa pada beberapa visualisasi yang menjadi catatan pentingnya. Mengenai alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, hutan yang dibuka untuk jalan, pembabatan hutan, serta dampak rusaknya lingkungan, semuanya dihadirkan dalam dokumenter ini. "Kegiatan ini sangat bermutu sekali dan hanya bisa didapat di luar kampus," ujarnya. Dia mengaku senang, karena pengetahuan karena bisa menerima ilmu yang real terjadi di masyarakat. Menengok sedikit mengenai lingkungan dan hutan khususnya Kalimantan yang disebut paru-paru dunia, tentu harus bisa menjaga ekosistem serta keberlangsungan flora dan fauna yang hidup didalamnya. Tak hanya itu, yang menarik bagi Hesti ialah bagaimana masyarakat setempat ikut melindungi hutan sebagaimana tempat mereka mencari sumber kehidupan. "Ekosistem hutan serta cara masyarakat menjaga dan hidup juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kebijakan strategis untuk membuka lahan untuk pengalihfungsiannya, serta tidak semena-mena memberikan kebebasan pada investor dan perusahaan dalam mengelola hutan Indonesia," jelasnya. Disisi lain, setelah 40 menit di film dokumenter ini berlangsung, juga diisi dengan kritikan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diprediksi makin memperparah situasi alam Indonesia ke depan. Dan program food estate di era Presiden Jokowi yang juga tak lepas dari kritikan. Pembukaan lahan secara luas dan menanami dengan padi diyakini akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Digambarkan dalam film seperti di Jambi dan Kalimantan Tengah, kehadiran perkebunan sawit besar-besaran, justru dinilai mengganggu keseimbangan alam. Ekosistem tempat hidup satwa makin sempit, akhirnya membuat hama menyerang tanaman masyarakat kian banyak. Satwa liar dan buas masuk hingga ke pemukiman penduduk, seperti harimau, dan akhirnya memangsa peliharaan warga. Mengulas tentang dampak pengaruh pada segi kesehatan masyarakat yang divisualisasi lewat penjelasan yang terjadi di Borneo, yakni terkait malaria jenis baru yang ditularkan dari primata ke manusia, karena jarak primata dengan manusia yang semakin dekat. Dandhy Laksono selaku pembicara juga hadir pada malam tadi bersama Dimas N Hartono WALHI Kalteng dan masyarakat dayak modang Long Wai diwakili oleh Benediktus Beng Lui melalui sambungan virtual, zoom meeting. Ketiga pembicara ini di moderatori oleh Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Samarinda, Nofi. Dimana menjelaskan arti dari judul film, Kinipan merupakan sebuah Desa di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kini terancam hilang dan rusak ekosistem hutannya lantaran pengalihfungsian hutan untuk ribuan hektar lahan perkerbunan sawit. Masyarakat adat asli yakni Laman Dayak Kinipan "bersedih" lantaran hutan yang dijaga dari nenek moyang hingga mereka beranjak dewasa dibabat habis oleh corporate demi kepentingan bisnis. Alih-alih pemerintah pusat membantu masyarakat Kinipan agar bebas dari belenggu pembabatan sumber oksigen disana, malah membebaskan beribu-ribu pohon dipangkas dan menjadi lahan konsesi perusahaan. Penyederhanaan 76 pasal dalam UU Omnibus Law kian sarat kepentingan, pemerintah juga membuka seluas-luasnya investor masuk guna mengelola sumber daya Indonesia termasuk hutan Kalimantan, sebagian Sumatera dan beberapa daerah lain, miris. Sorotan tajam pada film Kinipan juga menyoroti kepentingan bahwa inginnya masyarakat tetap menikmati asri dan hijaunya hutan demi anak cucu mereka, tak pelak "oknum-oknum" yang membela korporasi justru hadir sebagai tameng untuk mengusir mereka bahkan mencoba membuat para pelindung hutan jera dengan melaporkan ke pihak berwajib. Konsep membangun dan mengalihfungsikan hutan menjadi lahan perkebunan dengan merusak hutan justru menjadi catatan hitam pemerintahan dan para menteri yang kurang bijak dalam mengeluarkan izin, termasuk izin pertambangan yang kini beralih ke pusat. (001)