POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Pemkot Samarinda tengah mempersiapkan program 100 hari kerja Andi Harun - Rusmadi sebagai wali kota dan wakil wali kota Samarinda terpilih. Hal itu dijelaskan pelaksana tugas harian (Plh) wali kota Samarinda, Sugeng Chairuddin. Rapat koordinasi sudah dilaksanakan guna mencegah tidak terjadi gesekan antara masing-masing OPD dan Camat. Khususnya, ketika program dilaksanakan. "Mensinkronkan program-program antar OPD, dan Camat. Sehingga, nanti kalau OPD mengerjakan A, itukan objeknya pasti di Camat kan. Nah, ketika nanti bergesekan dengan warga, ada masalah sosial, camatnya kalau tidak dikasih tau, kan jadi susah. Biar tidak saling bergesekan. Apalagi, pak Andi Harun dan pak Rusmadi menginginkan laporan tersebut dibuka untuk umum," ucap Sugeng, Selasa (23/2/2021). Diketahui, terdapat 7 program prioritas dalam program 100 hari kerja Andi Harun - Rusmadi Wongso. Diantaranya adalah pemulihan ekonomi, penanganan Covid - 19, kebersihan, serta pencegahan banjir di Kota Tepian. "Masing-masing dari program itu di cobakan kepada 18 OPD. Nanti kita upload di aplikasi itu. Jadi masyarakat bisa memonitor, OPD A ini kerjanya gimana. Nah, ini ada juga capaiannya nanti," tuturnya. Sedangkan sinkronisasi dengan OPD dan Camat, sambung Sugeng, bermaksud sebagai perpanjangan tangan perihal instruksi wali kota terpilih terkait program 100 hari kerja AH - Rusmadi tersebut. "Maksudnya begini. Misalnya jalan Slamet Riyadi, beliau minta bersih disana. Artinya, bersih dari sampah. TPS-TPS di pinggir jalan tidak ada. Bersih dari PKL. Tidak ada parkir on the street," ungkap Sugeng, menggambarkan maksud sinkronisasi OPD dan Camat. Dibeberkan Sugeng juga, secara pribadi menurutnya program 100 hari kerja AHA - Rusmadi merupakan 'role model' untuk menyelesaikan persoalan di Kota Tepian. "Intinya, program 100 hari kalau saya pribadi, adalah role model yang ditawarkan pak Andi dan pak Rusmadi untuk menyelesaikan permasalahan kota ini," sambungnya. Dan program yang bersifat strategis, lanjut Sugeng, akan dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Rancangan awal ini akan kami serahkan ke Dewan (DPRD Samarinda) yang menghasilkan Perda RPJMD. Setelah diketok palu, ini lah yang menjadi Rencana Strategis OPD. Karena semuanya menggunakan biaya APBD - Perubahan 2021 dan APBD Murni 2022," pungkasnya. (001)