POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Aksi demonstrasi dilakukan gabungan mahasiswa pada Senin (6/9/2021). Aksi demo itu dilakukan di depan kantor PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara). Dalam aksinya, gabungan mahasiswa itu sampaikan aspirasi mengenai kredit macet. Aksi digelar oleh mereka yang menamakan diri Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (JAMPER). Aksi pembakaran ban sempat terjadi dalam aksi itu. Koordinator Aksi, Achmad menyampaikan bahwa aksi pada hari ini terkait pemberian kredit yang mereka nilai menyalahi prosedur, dan membuat negara merugi karena perusahaan swasta tak bisa membayar kredit yang sudah diberikan. "Ada beberapa persoalan yang harus dan wajib diselesaikan terlebih dulu oleh PT BPD Kaltimtara, salah satunya menyelesaikan kredit macet yang belum tuntas," ujarnya kepada awak media. Ia sampaikan demo ini terjadi usai pihaknya telusuri fakta yang didapat dari data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ada di Kaltim. Data BPK itu, terungkap bahwa masih banyaknya kredit macet dari para pengusaha. "Seharusnya yang wajib diperjuangkan adalah menagih kepada kreditur apa yang sudah menjadi hak PT BPD Kaltimtara," ucapnya. Achmad membeberkan adapun nama perusahaan yang menurut LHP BPK sebagai kreditur macet pada di PT BPD Kaltimtara adalah PT. Samudera Karya Energi (PT SKE), perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar industry. "PT SKE mendapatkan fasilitas kredit dari PT BPD Kaltimtara secara bertahap yakni Rp 45 Miliar dan Rp 30 Miliar itu berdasar LHP BPK ditahun 2018 Rp 75 miliar. Yang jelas melalui dua kali permintaan, pengajuan permintaan kredit," tegas Achmad. "Jika untuk beberapa kali pelunasan, kami tidak tahu, tetapi seperti yang sudah-sudah (terjadi), kalau tidak pailit perusahaannya atau macet kreditnya," sambungnya. Pihak JAMPER sendiri menyayangkan bahwa sedari awal PT BPD Kaltimtara mengapa ngotot memberi fasilitas kredit pada PT SKE yang kini malah pailit. "Pembayaran kredit diperjanjikan dengan bunga 12% secara anuitas perbulan sampai dengan jatuh tempo 12 bulan. Namun nyatanya macet, seharusnya PT BPD Kaltimtara sedari awal melihat risikonya agar kerugian negara tidak terjadi," beber Achmad. Aksi dilanjutkan di Kejati Kaltim Usai lakukan demo dan tak menemui pimpinan perusahaan, gabungan mahasiswa kemudian melanjutkan aksi di kantor Kejati Kaltim. Di lantai tiga gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim), Jalan Bung Tomo Samarinda, mahasiswa yang usai berorasi di depan kantor PT BPD Kaltimtara mengadukan perihal kredit macet. Mereka tidak melakukan aksi, namun langsung audiensi dan diterima oleh pihak Kejati Kaltim. Terlihat Kasi B Bidang Sosial Budaya Masyarakat Kejati Kaltim Praden. K. Simanjuntak dan Kasi C Bidang Intel Kejati Kaltim Erwin menemui kelompok mahasiswa JAMPER. Dalam audiensi Erwin mengatakan bahwa memang sudah beberapa kali hal ini di aspirasikan dari pihak swasta maupun teman-teman mahasiswa. Dia juga sempat berkata bahwa mengacu kepada kesepakatan bersama para penegak hukum di Indonesia, guna menghindari duplikasi penyelidikan, instansi yang menangani pertama terus aktif menangani perihal kredit macet. Kejati Kaltim sendiri dikatakannya, membantu memulihkan keuangan negara atau daerah terkait kredit macet PT SKE. "Kita mengumpulkan informasi awal, Kejati Kaltim dalam hal ini bidang datun, pemulihan keuangan negara atau daerah, terkait penagihannya. Untuk informasi PT SKE dinyatakan sudah pailit oleh pengadilan niaga. Pihak PT BPD Kaltimtara mengupayakan bersama kami bidang datun, untuk aset-aset perusahaan di lelang," jelas Erwin dihadapan Mahasiswa. "Sudah beberapa aset di inventarisir untuk menutup keuangan PT SKE ini dan informasinya debitur juga akan membayar (kekurangannya)," imbuhnya. Menyinggung terkait adanya 18 perusahaan yang sempat disebutnya dalam audiensi dengan mahasiswa, Erwin mengatakan bahwa ada beberapa dan data tersebut di bidang datun. Pada intinya, korps adhyaksa ikut dalam pemulihan keuangan negara atau daerah. "Terkait koordinasi ke pihak-pihak terkait, kita akan sampaikan bahwa kedatangan teman-teman lembaga beraudiensi pada kami, yang jadi masukan kedepan, menghindari terjadinay kredit-kredit macet kedepannya. Karena sumbernya ini LHP BPK, semua yang disampaikan mahasiswa ada disitu, seingat kami ada beberapa, sisi keperdataan kami ikut membantu pemulihan," ujar Erwin. (*)