Berita Terkini

Wali Kota dan Wawali Samarinda Ajak Jajaran Birokrasi Bangun Budaya Etos Kerja, Optimalkan Pelayanan Kepada Warga 

POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Optimalisasi pelayanan publik sedang giat dilakukan Andi Harun dan Rusmadi sebagai kepala daerah Samarinda

Pasca dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Pasangan dwi tunggal itu memiliki pekerjaan untuk meubah gaya birokrasi pemkot yang dinilai negatif.

Hal itu dijelaskan wali kota Samarinda, Andi Harun saat memberikan pengarahan kepada jajaran OPD, kecamatan hingga ke kelurahan.

Dikemas dalam agenda tatap muka di salah satu hotel berbintang di Jalan Diponegoro itu, wali kota Samarinda menyebut hanya bersilaturahim.

“Hanya silaturahim biasa, hanya sedikit memberikan arahan,” ujar Andi Harun seusai tatap muka bersama, Jum’at malam (27/2/2021).

Silaturahim dan konsolidasi itu ditambah wali kota, dalam rangka menyatukan pandangan agar kinerja pemkot Samarinda berjalan baik.

“Hanya menyatukan persepsi tentang bagaimana membangun visi misi kedepan. Itu saja,” imbuhnya.

Dengan begitu kepentingan masyarakat dalam mengemban amanah dapat dirasakan warga kota Samarinda.

Dirinya bersyukur, semua pesan sudah di sampaikan kepada jajaran pemkot.

Seperti diketahui, isu penyalahgunaan jabatan dengan dugaan praktik pungli menjangkiti opd yang dianggap basah atau menghasilkan duit.
Namanya pungli sudah tentu masuk ke kantong pribadi.

“Pesan saya sekarang ini adalah, jajaran saya ino harus memiliki budaya kerja yang baik, dan itu saya tegaskan kepada tim pemkot percaya kita semua bisa ciptakan jiha bersama dilaksanakan,” imbuhnya.

Kendati begitu, Andi Harun mengecam tindakan pidana yang kabarnya dilakukan oknum pejabat pemkot sejak lama.

“Kalau ada data dan buktinya silahkan laporkan,” tambahnya.

Sementara itu terkait dengan adanya isu yang berkembang, wali kota tak lantas mendiamkan.

Dirinya akan memulai memperketat izin pematangan lahan sesuai syarat yang telah disepakati.

Soal izin pematangan lahan terlebih bukit, pria yang juga ketua Gerindra Kaltim itu tak ingin ada praktik penambangan batubara ilegal di Samarinda berkedok izin perumahan.

“Kita batasi izin pemanfaatan lahan yang dilakukan tidak bertanggung jawab. Utamanya penyalahgunaan izin, di luar itu jalan normal saja,” pungkasnya. (001)

Show More

Related Articles

Back to top button