Berita Terkini

Wali Kota dan Wawali Samarinda Sowan ke Gubernur Kaltim

POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Setelah dilantik sebagai wali kota dan wawali, Andi Harun-Rusmadi perdana sambangi Gubernur Kaltim.

Isran Noor saat itu ditemui berada di ruang kerjanya Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada pada Senin (1/3/2021).

Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso menerangkan bahwa menjadi kewajiban kepala daerah terpilih setelah dilantik untuk melapor kepada Gubernur Kaltim.

“Tadi sekaligus minta arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk membangun Samarinda kedepan, apalagi Samarinda ini sebagai ibukota provinsi. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang tidak terkait dengan pemprov,” ujarnya seusai pertemuan.

Pertama, Gubernur Kaltim memberikan arahan terkait kebersihan Samarinda sebagai ibukota provinsi.

Apalagi menurutnya, Samarinda ini merupakan kota bisnis, kota jasa, kota perdagangan dan pusat pemerintahan.

“Sudah pasti Samarinda ini harus bersih. Ini sejalan dengan apa yang menjadi program prioritas kami di 100 hari kerja. Tadi ada pembahasan TPS, jadi sama saja meminta tidak ada lagi TPS dipinggir-pinggir jalan protokol,” paparnya.

Arahan kedua terkait banjir, terutama untuk penanganan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) khususnya terkait dengan masyarakat terdampak. Gubernur menawarkan untuk memanfaatkan eks bandara Temindung untuk relokasi warga skm.

“Diharapkan masyarakat yang terdampak kalau pindah ngga terlalu jauh, artinya paling tidak lahan ini bisa dimanfaatkan untuk eks Karang Mumus. Bentuknya nanti kami pikirkan, namun rumah susun juga salah satu alternatif untuk rumah perkotaan dengan keterbatasan ruang,” ujarnya.

Kemudian terkait dengan Covid-19, dimana ia mengaku bahwa Isran Noor membahas terkait pembatasan untuk kegiatan masyarakat khususnya ditingkat mikro.

“Jadi secara keseluruhan, apa yang disampaikan sejalan. Tentu kita pemerintah kota (pemkot) tidak mau ada kebijakan yang bertentangan dengan pemprov,” katanya.

Rusmadi menerangkan jika Gubernur Kaltim menegaskan, wali kota dan bupati itu bukan bawahan gubernur tetapi mitra. Namun tetap saja kepala daerah menempatkan gubernur itu sebagai komandan.

“Gubernur merupakan komandan yang kami tempatkan untuk koordinasi dan sinkronisasi bagi kepentingan Kaltim dan NKRI. Alhamdulillah banyak nasihat yang disampaikan gubernur pada hari ini,” tutupnya. (001)

Show More

Related Articles

Back to top button