POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Wali kota Samarinda beserta jajaran pemkot meninjau pasar Kenya di Jalan DI Panjaitan dan pasar Baqa Mangkupalas, Samarinda Seberang. Kegiatan di pasar Kenya yakni, terkait rencana strategis penanganan banjir. Dimana salah satu penanganannya terdapat pasar. Selama sebulan ini akhirnya solusinya ditemukan bersama pedagang pasar untuk bersedia pindah. "Selain itu rencana ini untuk mengatasi kemacetan di sekitar simpang tiga jalan tersebut," ujar Andi Harun, Rabu (19/5/2021). Proses musyawarah dibantu tokoh adat dayak Kaltim sebagai mediator antar pemkot dan pedagang. Disebut Andi Harun lagi, menurutnya alternatif lokasi baru cukup baik dan tidak memberatkan pedagang. "Pasar tradisional rakyat kedepan bernuansa seni. Nantinya akan dimasukan ke APBD perubahan 2021. Perencanaan dilakukan sudah dilakukan, bulan Juni dibahas. Desain teknisnya dari PUPR, tahun 2022 murni inshallah sudah dibangun fisiknya," terangnya. Soal pasar Baqa yang mangkrak. Andi Harun menyebut akan melanjutkan proyek setelah berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan dan aparat hukum lainnya. Hal ini lantaran proyek pembangunan yang sudah jalan mulai dari tahun 2016 menghabiskan anggran Rp 27 miliar. Namun mandek karena ada masalah proses hukum yang mesti diselesaikan. "Kami tidak ingin pasar Baqa ini mangkrak. Jadi pembangunan tetap dilanjutkan," ungkapnya. Hal ini sejalan dengan pengelolaan fasilitas publik yang tertata secara baik terlebih soal kebersihan. "Yang ada sekarang belum tertata rapi. Jadi kita akan rapikan," bebernya. Dengan begitu, mobilitas angkutan terakomodasi dalam perencanaan pasar sebagai pusat transaksi perdagangan warga. Tentunya sudah pasti, mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (pad) karena berjalannya ekonomi masyarakat. Desain tiga lantai itu diketahui menelan dana Rp 46 miliar. Karena alasan pengalaman diberbagai pasar di Samarinda. Pasar Baqa akan dibuat dua lantai saja. "Tinggal fisik aja dilanjutkan. Mudah mudah 2022 di APBD murni ada anggaran. Kalau kurang kita bisa minta bantuan ke pemprov dan pemerintah pusat," pungkasnya. (001)