POLITIKAL.ID - Pekerjaan Pemprov Kaltim yang tak terealisasikan menjadi perhatian anggota dewan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub.

Ia mengkhawatirkan pekerjaan yang tidak terealisasikan akan menjadi anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, penyerapan anggaran sampai bulan November belum mencapai 80 persen.

Padahal, ucapnya, Pemprov Kaltim akan tutup buku pada Desember 2023.

Disampaikannya, ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menjalankan program kerjanya karena terkendala administratif.

"Beberapa OPD telah menjalankan programnya masing-masing. Ada juga OPD yang terkendala administratif, sehingga membuat beberapa OPD masih belum menjalankan program kerjanya," ungkapnya.

Selain itu, ada juga OPD, sebutnya, yang belum merealisasikan anggaran dengan maksimal.

Hal itu dikarenakan OPD kebingungan mengenai mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengenai hal itu, ia berharap agar OPD yang belum menjalankan atau yang sedang dalam proses berjalan, bisa menyelesaikan dan merealisasikan serapan anggaran. 

"Jadi masih ada ruang untuk membenahi dan ini memang sedang proses berjalan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Politisi PPP itu mengatakan akan terus mengawasi kinerja OPD terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terlaporkan belum maksimal.

"Kami akan terus melakukan pengawasan (serapan APBD)," pungkasnya. (Advetorial)