POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pencalonan ketua KONI Kaltim mendapat sorotan publik. Salah satunya datang dari unsur akademisi di kota Samarinda. Tanggapan kritis itu lantaran timses Zairin Zain yang didukung beberapa kepala dinas, menggunakan fasilitas negara. Penggunaannya sebagai tempat deklarasi dan posko pemenangan Zairin Zain sebagai bakal calon ketua KONI Kaltim. Dikonfirmasi Dosen Fakultas Hukum Unmul, Warkhatun Najidah juga turut menyoroti dugaan pelanggaran tersebut. Menurutnya fasilitas negara seyogyanya digunakan untuk kepentingan publik atau digunakan sebagai sumber pendapatan daerah. Timses tersebut menurutnya bukan mewakili kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan golongan tertentu. "Itu kepentingan pribadi jadinya," ungkap Najidah. Sebagaimana diketahui, kantor Bappeda Kaltim itu juga dijadikan posko pemenangan. Peneliti Pusat Studi Otonomi Daerah (PPSOD) itu menilai, perilaku tersebut tidak elok dilakukan pejabat. "Tidak etis dalam proses pencalonan kepala OPD melakukan itu," ucapnya. Tindakan itu disebutnya sudah offside, keterbukaan publik dimanfaatkan untuk ajang pertarungan politik dan turun tangannya pejabat negara. "Tidak patut dijadikan contoh, nanti jadi tren. Ketika ada pencalonan, mudah saja menggunakan aset negara oleh pejabat," tandasnya. (*)