POLITIKAL.ID - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali melancarkan kritik terhadap Presiden Jokowi.
Kali ini kritik dilayangkan Cak Imin soal keseriusan pemerintah Jokowi mengurus penyandang disabilitas.
Saat kampanye di Bangkalan, Jawa Timur, Cak Imin mengklaim Presiden Jokowi tidak amanah dalam menjalankan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
"Problem-nya selalu teman-teman yang disable, teman-teman yang membutuhkan perhatian afirmasi, terus masih mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai UU. Kenapa? Karena presidennya memang enggak sungguh-sungguh," kata Cak Imin di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, Rabu (31/1/2024).
Ketidakseriusan Jokowi berpihak pada penyandang disabilitas, kata Cak Imin, terbukti dari lambatnya mewujudkan fasilitas penunjang.
Padahal menurut Cak Imin, landasan hukum terkait penyadang disabilitas sudah ada, tinggal dilaksanakan serius oleh pemerintah.
Ia pun berjanji, pasangan Anies-Muhaimin akan melaksanakan undang-undang tersebut jika menang Pilpres 2024.
"Semua negara maju pasti memberikan fasilitas kepada teman-teman difabel. Negara kita aja yang terlambat. Insyaallah kita akan wujudkan seperti negara-negara maju," ucap Cak Imin.
Cak Imin menegaskan, penyandang disabilitas menjadi salah satu prioritas Anies-Muhaimin (AMIN) saat memimpin Indonesia kelak.
"Jangan khawatir, perjuangan kita perubahan akan sampai pada teman kita (disabilitas)," ungkapnya.
Ganjar juga bawa isu disabilitas
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga membawa isu penyandang disabilitas saat berkampanye di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku, pada Senin (29/1/2024).
Mulanya, Ganjar Pranowo mempersilakan peserta kampanye menuliskan harapan di kemeja putih bagian belakang yang ia kenakan.
Seorang disabilitas rungu ikut ambil bagian menuliskan harapan di kemeja Ganjar.
Ia bernama Deva yang meminta Ganjar memperhatikan pemerataan akses bagi kaum disabilitas di Maluku, khususnya Kota Ambon, jika terpilih sebagai Presiden RI.
"Ini perwakilan dari warga kota, Deva, agar akses bagi kaum disabilitas yang ramah," ucap Ganjar.
Ganjar juga beberapa kali mengungkit keadilan akses bagi para penyandang disabilitas.
Politikus PDIP ini menganggap pemerataan akses masih belum sepenuhnya dirasakan oleh kaum disabilitas. Mulai dari pelayanan publik, pekerjaan, atau fasilitas umum yang dinilai masih menyulitkan bagi kaum disabilitas.
"Apakah penyandang disabilitas sudah mendapatkan akses yang sama dengan yang lain?" kata dia.
Dengan menggunakan bahasa isyarat, Ganjar berkomunikasi dengan Deva dan memastikan harapa dan permintaan kaum disabilitas itu terpenuhi.
(REDAKSI)
