POLITIKAL.ID – Pemerintah akan menghadapi jatuh tempo cicilan perdana pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebesar Rp37,7 triliun pada Jumat (25/9/2026). Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah sudah menyiapkan anggaran melalui APBN untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Cicilan Rp37,7 triliun itu mencakup pembayaran pokok dan bunga dari pembiayaan KDKMP. Pemerintah menjalankan skema pembiayaan tersebut melalui kredit sindikasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon sekitar Rp240 triliun.
APBN Sudah Siapkan Anggaran Cicilan KDKMP
Suahasil mengatakan pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk membayar kewajiban pembangunan KDKMP sejak penyusunan APBN.
“Jatuh tempo KDMP, saya sampaikan untuk pembayaran utang pembangunan KDMP, telah dianggarkan APBN. Anggarannya ada, dari sejak membuat APBN, anggarannya tersedia, pasti dibayar karena sudah ada anggarannya, sepanjang tahun,” ujar Suahasil, Kamis (24/9/2026).
Pemerintah akan menjalankan pembayaran melalui PT Agrinas Pangan Nusantara sesuai mekanisme yang telah ada.
Cicilan Mencakup Pokok dan Bunga
Pembayaran yang jatuh tempo pada 25 September 2026 tidak hanya mencakup pokok pinjaman. Pemerintah juga akan membayar komponen bunga dalam kewajiban pembiayaan tersebut.
Nilai Rp37,7 triliun menjadi bagian dari skema pembiayaan KDKMP yang memperoleh dukungan kredit sindikasi bank-bank Himbara.
Jumlah pembiayaan unruk membayar Total plafon melalui skema tersebut mencapai sekitar Rp240 triliun.
Suahasil Pastikan Tidak Ada Gagal Bayar
Suahasil menegaskan pemerintah tidak menghadapi persoalan anggaran untuk memenuhi cicilan KDKMP tersebut.
Ia menjelaskan APBN memiliki fleksibilitas untuk mendukung pembiayaan program KDKMP. Karena pemerintah sudah mengalokasikan anggaran, pembayaran cicilan dapat berjalan sesuai jadwal.
“APBN fleksibel,” ujar Suahasil.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi pemerintah bahwa kewajiban pembayaran KDKMP tetap menjadi bagian dari perencanaan anggaran negara.
Kemenkeu Koordinasi dengan Agrinas
Kementerian Keuangan juga telah melakukan koordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjalankan mekanisme pembayaran kewajiban KDKMP.
Koordinasi tersebut mencakup kesiapan pembayaran serta pemantauan terhadap pelaksanaan skema pembiayaan koperasi desa dan kelurahan.
Suahasil juga menyebut koordinasi berlangsung dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
KSSK Rutin Pantau Kondisi Keuangan
Suahasil mengatakan KSSK secara berkala memantau perkembangan sistem keuangan nasional. Forum tersebut juga memperhatikan perubahan kondisi ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan.
Menurutnya, KSSK menggelar rapat setiap tiga bulan untuk melakukan pemantauan dan koordinasi.
“Ceritanya jadi komplit, test, secara rutin dilakukan terus, sebagai informasi principal. Bagaimanapun pergerakan global, ini kita selalu lakukan, karena itu KSSK menggelar rapat 3 bulan sekali,” paparnya.
Ia menambahkan koordinasi pemerintah juga semakin kuat dengan adanya Danantara.
Pemerintah Siapkan Pembayaran Sesuai Jadwal
Dengan jatuh tempo cicilan perdana pada 25 September 2026, pemerintah kini memasuki tahap pembayaran kewajiban pembiayaan KDKMP.
Kementerian Keuangan menyatakan APBN telah menyediakan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pembayaran akan berjalan melalui mekanisme yang melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan perbankan Himbara.
(Redaksi)
