POLITIKAL.ID - Film Dirty Vote sempat menghebohkan masyarakat karena muncul di tengah masa tenang jelang pencoblosan Pilpres 2024.
Isi yang diungkap dalam Dirty Vote dianggap menggemparkan lantaran membongkar potensi kecurangan Pilpres 2024 dan menguntungkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Dirty Vote menganggap adanya skenario Presiden Jokowi untuk mengatur agar Pilpres 2024 ini berjalan satu putaran.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari yang juga menjadi narator dalam film Dirty Vote menjabarkan daftar nama-nama yang menjadi pemulus skenario Jokowi.
- Berikut daftar nama yang disorot Dirty Vote
1. Tito Karnavian (Eks Kapolda Papua) - Mendagri
Feri Amsari menganggap penunjukan mantan Kapolri Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memuluskan langkah Presiden Jokowi dalam mengatur penjabat di suatau daerah.
"Tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa proses penunjukkan pejabat dilakukan terbuka dan transparan. Mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair," kata Feri Amsari.
Menurut Feri, peran Tito Karnavian sangat berpengaruh dalam penunjukkan penjabat (Pj) yang sesuai dengan keinginan Jokowi.
"Karena ingin melanggar putusan MK, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan itu telah melakukan maladministrasi," ujar Feri Amsari.
2. Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin
Bey dianggap orang dekat Jokowi karena punya pengalaman berada di lingkaran Istana, sebagai Deputi Kesekretariatan Presiden 2021 dan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden 2016.
2. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi
Ia juga disorot lantaran datang ditunjuk secara tiba-tiba untuk mengisi kekosongan Guberunur DKI Jakarta setelah periode Anies Baswedan berakhir. Heru Budi merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden 2017.
3. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana
Penunjukan Nana juga sarat nepotismen, mengingat Jenderal bintang tiga polisi itu punya hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Nana Sudjana menjabat Kapolresta Surakarta (2010) ketika Presiden Joko Widodo masih menjadi Wali Kota Solo.
4. Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki
Penunjukan Achmad Marzuki cukup kontroversi, mengingat ia sebelumnya berdinas di Kemiliteran. Belakangan ditarik ke Kemendagri, tiga hari setelahnya langsung ditunjuk jadi Pj Gubernur Aceh.
5. Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes
Khusus Harisson, Feri Amsari menampilkan adanya bukti Pj Gubernur Kalimantan Barat tidak netral.
Itu diperlihatkan dalam suatu tayangan video ketika Harisson meminta masyarakat Kalbar memilih presiden dan wakil presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia juga meminta masyarakat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berpihak pada keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan.
Dalam hal ini, arah perintah Harisson cenderung ke capres nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang diketahui mendukung keberlanjutan IKN.
6. Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya
Feri Amsari memaparkan potongan berita yang menyebutkan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya melakukan perintah tindakan mencabut baliho, dan poster dari partai tertentu dan capres Ganjar Pranowo.
Baliho Ganjar-Mahfud yang terpajang di sekitar lokasi kunker Presiden Jokowi di Balai Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot. Bendera PDIP yang berkibar di wilayah itu juga diturunkan menjelang kedatangan Jokowi.
Aksi Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya diduga untuk menggembosi suara PDIP dan Ganjar-Mahfud di Bali, yang merupakan Kandang Banteng.
(REDAKSI)
