POLITIKAL.ID – Industri pasar modal tanah air menghadapi guncangan hebat. Hal ini berujung pada perombakan struktur kepemimpinan tertinggi bursa. Dampak pasar saham anjlok hingga menyentuh angka Rp1.300 triliun memicu pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman. Beliau resmi mundur pada Jumat (30/1/2026). Langkah drastis ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran global. Lembaga internasional bahkan mengancam akan menurunkan kasta investasi Indonesia.
Kejatuhan nilai kapitalisasi pasar terjadi dalam waktu singkat. Penyedia indeks global, MSCI, memberikan sinyal negatif bagi posisi Indonesia. Iman Rachman memilih melepaskan jabatannya sekarang. Ia melakukan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional. Situasi pasar saat ini memang sudah tidak terkendali. Sekretaris Perusahaan BEI mengonfirmasi berita mundurnya sang pimpinan. Upaya ini bertujuan untuk meredakan tekanan hebat pada bursa.
Krisis Kepercayaan Investor dan Peringatan Keras MSCI
Publik mencatat bahwa dampak pasar saham anjlok berawal dari peringatan MSCI. Mereka menyoroti struktur kepemilikan bisnis Indonesia yang kurang transparan. MSCI memberikan peringatan yang sangat serius. Pasar modal Indonesia berisiko turun kasta dari emerging market menjadi frontier market. Hal ini akan membawa dampak buruk yang luas. Indonesia bisa kehilangan akses ke dana kelolaan manajer investasi dunia. Padahal dana tersebut menyokong aliran modal masuk ke tanah air.
Sentimen negatif ini memicu aksi jual massal oleh investor. Baik investor domestik maupun mancanegara segera melepas saham mereka. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan hingga 8 persen. Penurunan tajam ini terjadi dalam kurun waktu dua hari saja. Meskipun indeks mulai mendatar pada hari Jumat, suasana tetap mencekam. Para pelaku pasar mengamati pergerakan regulasi dengan seksama. Mereka mencari kepastian di tengah badai ekonomi yang besar.
Analis pasar modal menekankan pentingnya transparansi perdagangan. Poin ini menjadi sorotan utama komunitas internasional saat ini. Investor menilai bahwa sistem pengawasan bursa memerlukan perbaikan total. Praktik manipulasi atau konsentrasi kepemilikan harus segera hilang. Hal ini penting demi menjaga keadilan pasar bagi semua. Oleh karena itu, mundurnya Iman Rachman menjadi simbol perubahan. Otoritas memerlukan wajah baru untuk memulihkan integritas sistem perdagangan.
Kebijakan Fiskal Pemerintah Memperburuk Dampak Pasar Saham Anjlok
Persoalan di lantai bursa ternyata tidak berdiri sendiri. Kebijakan fiskal pemerintah ikut memperparah dampak pasar saham anjlok tersebut. Investor asing mulai menarik modalnya keluar secara besar-besaran. Mereka khawatir terhadap arah ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Defisit anggaran yang semakin lebar menjadi penyebab utama kekhawatiran. Keterlibatan negara yang terlalu dalam menimbulkan kecurigaan pasar. Intervensi pemerintah dianggap tidak sehat bagi mekanisme pasar bebas.
Goncangan semakin menjadi setelah pemerintah mengganti banyak pejabat strategis. Penunjukan Thomas Djiwandono ke bank sentral memicu tanda tanya. Hal ini menyusul pemecatan menteri keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Investor melihat perubahan ini sebagai sinyal ketidakstabilan. Pengelolaan keuangan negara dianggap sedang berada dalam risiko tinggi. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Rupiah yang tertekan membuat biaya operasional perusahaan membengkak. Hal ini sangat terasa bagi emiten yang memiliki utang valuta asing. Kondisi ini menciptakan efek bola salju yang sangat merusak. Fundamental emiten-emiten besar mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Ketidakpastian politik dan ekonomi kini saling berkaitan erat. Pengelola dana global pun segera mengamankan aset mereka. Mereka memindahkan modal ke pasar yang lebih stabil di luar Asia.
Langkah Penyelamatan Otoritas Menahan Laju Kerugian
Otoritas pasar modal segera merancang serangkaian kebijakan darurat. Langkah ini bertujuan membentengi bursa dari kehancuran lebih lanjut. Pemerintah berencana menggandakan persyaratan saham free float. Seluruh perusahaan publik wajib memiliki free float minimal 15 persen. Kebijakan ini akan meningkatkan likuiditas pasar secara signifikan. Selain itu, kebijakan ini mencegah segelintir pihak menguasai harga saham.
Regulator juga memperketat pemeriksaan terhadap hubungan afiliasi pemegang saham. Fokus pemeriksaan adalah pemilik saham di bawah 5 persen. Langkah ini merupakan jawaban langsung atas tuntutan MSCI. Mereka menginginkan transparansi penuh dalam struktur kepemilikan bisnis. Pemerintah berharap langkah tegas ini dapat meyakinkan MSCI. Targetnya adalah mencegah penurunan peringkat pada bulan Maret mendatang.
Komunikasi antara pemerintah dan MSCI berlangsung sangat intensif. Para pembuat kebijakan berusaha membuktikan komitmen reformasi mereka. Indonesia ingin menunjukkan bahwa pasar modal akan lebih terbuka. Namun, analis mengingatkan bahwa kepercayaan tidak bisa kembali instan. Pemulihan citra pasar memerlukan waktu yang cukup lama. Nilai kerugian pasar saat ini memang sudah sangat fantastis.
Mengenal Sosok Iman Rachman Sebelum Mundur dari BEI
Sebelum berhenti akibat dampak pasar saham anjlok, Iman Rachman memiliki karir cemerlang. Ia memimpin Bursa Efek Indonesia sejak Juni 2022. Proses seleksinya saat itu berlangsung sangat ketat dan kompetitif. Ia memiliki pengalaman panjang di berbagai perusahaan pelat merah. Karirnya mencakup posisi di Mandiri Sekuritas, Pelindo, hingga Pertamina. Hal ini membuatnya menjadi teknokrat keuangan yang sangat disegani.
Iman Rachman mengawali karir profesional di PT Danareksa Sekuritas. Ia mulai bekerja di sana pada akhir dekade 90-an. Setelah itu, ia sukses menapaki kursi direksi di perusahaan besar. Selama menjabat di BEI, ia telah mendorong banyak inovasi. Ia sangat fokus pada pengembangan teknologi perdagangan bursa. Namun, dinamika politik global ternyata menjadi tantangan yang sangat berat. Masalah transparansi internal juga menambah beban kerjanya di tahun 2026.
Kini, tugas berat menanti sosok direktur utama yang baru. Pemimpin baru harus mampu menjembatani banyak kepentingan yang berbeda. Pemerintah ingin ekspansi ekonomi, namun pasar ingin transparansi ketat. Tanpa perubahan fundamental, ancaman dari MSCI akan terus menghantui. Hal ini berpotensi memicu kerugian yang lebih besar di masa depan. Kita semua berharap pasar modal Indonesia segera bangkit kembali.
(Redaksi)
