POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Persoalan parkir di Samarinda jadi salah satu persoalan selain banjir yang kerap jadi keluhan masyarakat.

Pengelolaan parkir disebut-sebut retribusinya mengalami kebocoran parah dan hanya dinikmati oknum-oknum tertentu.

Padahal jika sektor ini dikelola dengan baik, pengelolaan parkir di Samarinda bisa menopang struktur pendapatan asli daerah (PAD).

Masalah ini pun menjadi salah satu isu sentral yang dibahas dalam debat kandidat antar calon wali kota Samarinda yang digelar KPU, Minggu (18/10) lalu.

Moderator debat, I Made Kertayasa pada segmen ketiga di bidang ekonomi mempertanyakan kebocoran pendapatan dari sektor parkir mencapai miliaran rupiah per tahun.

Salah satu penyebab kebocoran, kata Made, adalah banyaknya juru parkir liar dibandingkan juru parkir resmi.

Seperti dikeluhkan masyarakat di sekitar Pasar Pagi, Pasar Segiri, Tepian Mahakam, termasuk di depan pusat perbelanjaan.

Pertanyaannya, kebijakan apa yang Anda lakukan untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan dari sektor parkir tersebut? Apakah Anda berani menertibkan parkir liar yang meresahkan warga Samarinda?

Jawaban yang disampaikan ketiga calon wali kota menggambarkan program kerja yang akan dilakukan saat terpilih nanti.

Namun dari tiga kandidat, jawaban calon wali kota nomor urut 2, Andi Harun memberikan jawaban yang paling lugas di antara dua calon lainnya.

Mendapat kesempatan kedua menjawab pertanyaan tersebut, kata Andi Harun, ada dua masalah parkir yang dihadapi Samarinda.

Pertama, soal manajemen pengelolaan.

Yang kedua, mentransformasi jika kemudian ada perubahan dari tata cara non-elektronik menjadi elektronik. Bagaimana dengan masyarakat yang selama ini mengelola parkir di lapangan?

Andi Harun memberikan solusi.